APBD Samarinda Diproyeksi Stagnan, Andi Harun Siapkan Efisiensi Anggaran Berlanjut pada 2027

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kota Samarinda memastikan kebijakan efisiensi anggaran belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Di tengah proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang diperkirakan belum mengalami peningkatan signifikan, pemerintah memilih mempertahankan pendekatan belanja yang lebih selektif.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diarahkan untuk menyusun program yang realistis dan terukur.

Menurut dia, keterbatasan ruang fiskal menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.

BACA JUGA: Andi Harun: Utang Pemkot Samarinda Rp671 Miliar Dicicil, Tak Pakai Pinjaman Bank

“Artinya, prinsip-prinsip efisiensi anggaran masih akan berlanjut. Oleh karena itu, kami mengarahkan seluruh perangkat daerah agar menyusun program yang realistis,” kata Andi Harun pada Selasa, 28 Juli 2026.

Dalam banyak pemerintahan daerah, proses penyusunan anggaran sering kali masih berorientasi pada daftar kegiatan yang diusulkan masing-masing OPD.

Akibatnya, keberhasilan program lebih banyak diukur dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran dibanding dampak yang dihasilkan.

Andi Harun menilai pola tersebut perlu diubah. Menurut dia, setiap program yang diusulkan harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar, yakni persoalan apa yang hendak diselesaikan melalui anggaran tersebut?

BACA JUGA: Dana Transfer Seret, Pemkot Samarinda Kaji dan Evaluasi Potensi Pendapatan Daerah

Karena itu, pemerintah menetapkan sejumlah parameter dalam proses perencanaan. Selain mencantumkan nama program, setiap perangkat daerah diwajibkan menjelaskan komitmen yang ingin dicapai serta masalah konkret yang menjadi sasaran penyelesaian.

Dalam praktiknya, tidak sedikit program pemerintah yang berhasil terlaksana secara administratif, namun dampaknya terhadap masyarakat sulit diukur secara jelas.

Menurut Andi Harun, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki keterkaitan langsung dengan target pembangunan yang ingin dicapai. “Belanja Pemkot Samarinda  harus benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Salah satu indikator yang akan menjadi perhatian pemerintah adalah kemampuan program daerah dalam menurunkan angka kemiskinan.

Sumber: