Cak Imin, Dasco dan Bahlil Dapat Gelar 'Pemimpin Kancil' dari Prabowo

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM  – Presiden Prabowo Subianto menyematkan julukan "pemimpin kancil" kepada 3 tokoh politik, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Julukan tersebut diberikan Prabowo saat menghadiri puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), pada Kamis malam, 23 Juli 2026.

Julukan Pemimpin Kancil itu disampaikan Prabowo dalam suasana santai yang diselingi candaan politik setelah melihat ribuan kader PKB mengenakan kaus bertuliskan Prabowonomics. 

Prabowo mengaku terkejut dan menyebut hal tersebut sebagai strategi politik yang cerdas dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

BACA JUGA: Gerindra Peringatkan Hotman soal Kasus Febrie: Jangan Dikaitkan dengan Presiden!

BACA JUGA: Marak OTT Kepala Daerah, Saan Mustopa: Biaya Politik Pilkada Perlu Dikaji Kembali

"Ini akal-akalan Gus Imin ini. Memang di Indonesia ini ada dua 'pemimpin kancil', Gus Imin dan Sufmi Dasco... Kancil ketiga mungkin Ketum Golkar itu (Bahlil Lahadalia). Itu kalau tiga orang berkumpul, repot kita ini. Bahaya," ujar Prabowo, Kamis (23/7/2026).

Ucapan tersebut langsung disambut gelak tawa para tamu undangan yang memadati JCC.

Cak Imin terlihat tertawa sambil memegang lengan Dasco yang duduk di sebelahnya. 

Dasco membalas dengan senyum dan memberi salam kepada Prabowo dari tempat duduknya. Sementara itu, Bahlil Lahadalia juga tampak tersenyum ketika namanya disebut sebagai "kancil ketiga".

BACA JUGA: Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Pemkab Kutim Waspadai Potensi Kekosongan DPRD pada 2029

BACA JUGA: Pembahasan Revisi UU Pemilu, PPP Usul Ambang Batas Parlemen 2 atau 3 Persen

Di balik candaan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa istilah Prabowonomics bukan berarti konsep ekonomi yang sepenuhnya berasal dari dirinya.

Menurut Presiden, arah kebijakan ekonomi pemerintah tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur perekonomian nasional.

Sumber: