Gara-Gara Harga BBM Naik, Proyek Sedot Tinja dan Normalisasi Sungai Terhambat

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Dinas PUPR Bontang terpaksa membatasi operasional beberapa armada gara-gara harga BBM non subsidi naik. 

Salah satu layanan yang paling terdampak adalah penyedotan tinja melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Limbah Domestik. 

Selama ini, pelayanan itu menjadi kebutuhan penting warga terutama di kawasan padat penduduk.

“Kalau kondisi seperti ini berlanjut, kami perkirakan hanya mampu bertahan sekitar satu bulan lagi. Setelah itu, ketika ada permohonan dari masyarakat, kemungkinan besar kami sudah tidak bisa melayani. Karena keterbatasan biaya untuk BBM,” kata Kepala Dinas PUPR Bontang, Moh Cholis Edy Prabowo, Senin 22 Juni 2026.

Menurutnya, operasional layanan tersebut sangat bergantung pada BBM jenis Dexlite dan Pertamax yang termasuk kategori non-subsidi. 

BACA JUGA:Cegah Jalur Keluar Masuk Narkoba, KSOP Bontang Akan Benahi Keamanan Pelabuhan Loktuan

Kenaikan harga membuat biaya operasional melonjak. Sementara anggaran yang tersedia tetap alias tidak ada penambahan.

Tak hanya layanan sedot tinja yang dibatasi. Kegiatan lain seperti normalisasi sungai juga ikut terdampak. 

Penggunaan alat berat yang membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar kini harus dibatasi. 

Padahal, permintaan normalisasi sedimen sungai atau parit dari kelurahan terus berdatangan.

BACA JUGA:Kuota Jargas Bontang Dipangkas, Tambahan 2.000 Sambungan Tinggal 1.000

“Biasanya dalam sebulan ada tiga sampai lima permohonan dari kelurahan. Awalnya kami layani semua. Tapi sekarang kami harus benar-benar selektif. Tidak semua bisa langsung ditindaklanjuti,” jelasnya.

Kondisi ini berpotensi memperlambat penanganan masalah lingkungan yang kerap kali dialami masyarakat. 

Misalnya saja seperti sedimentasi sungai yang dapat memicu banjir jika tidak segera ditangani.

Sumber: