DPPKB Kutim Kejar Target Penyusunan Dokumen Kependudukan

KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Kutim masih menjadi salah satu daerah yang belum memiliki dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim pun menargetkan penyelesaian kedua dokumen strategis tersebut paling lambat pada 2027.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kutim, Tristiningsih, saat dikonfirmasi, menyampaikan bahwa penyusunan GDPK dan PJPK saat ini menjadi fokus utama instansinya. 

Kedua dokumen tersebut dinilai penting sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan kependudukan di daerah.

BACA JUGA:Program RTLH, Kutim Siapkan Rumah Modular Bagi Seribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah

“Dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, masih ada tiga daerah yang belum memiliki GDPK dan PJPK, yaitu Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Hulu. Ini menjadi perhatian dan fokus utama kami,” ujarnya belum lama ini. 

Menurut Tristiningsih, pihaknya menargetkan seluruh data pendukung yang dibutuhkan dapat terkumpul pada tahun 2026. 

Selanjutnya, proses penetapan regulasi baik dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda) diharapkan dapat diselesaikan pada 2027.

“Target kami, tahun ini seluruh data pendukung bisa terkumpul." 

BACA JUGA:UMKM Kutim Sulit Naik Kelas, Kadiskop UMKM Ungkap Kendalanya

"Kemudian pada 2027 penetapan Perbup atau Perda harus sudah ada sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan,” jelasnya.

Ia menerangkan, penyusunan kedua dokumen tersebut sebenarnya telah melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), badan, hingga pemerintah kecamatan. 

BACA JUGA:Saldo JHT Hingga Rp50 Juta Bebas Pajak, Selebihnya Dikenakan 5 Persen

Saat ini, tantangan yang dihadapi lebih kepada proses pengumpulan, sinkronisasi, dan pengolahan data dari berbagai pihak terkait.

Sumber: