Pemkab PPU Matangkan Penataan Anjungan Penajam, Wabup Minta Data Rinci
Kawasan Pesisir PPU bakal ditata lebih modern.-(Disway Kaltim/ Achmad Syamsir Awal)-
PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) mematangkan rencana besar transformasi kawasan pesisir.
Langkah ini ditegaskan dalam rapat Tim Koordinasi Percepatan Penataan Kawasan Anjungan Penajam yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) PPU, Abdul Waris Muin.
Sejumlah topik yang dibahas di antaranya terkait rencana relokasi pelabuhan speedboat dan kapal klotok, validasi data menyeluruh terhadap kawasan dan warga terdampak, serta identifikasi kebutuhan serta keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Waris menginstruksikan seluruh tim teknis untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pendataan yang rinci dan akurat.
BACA JUGA: Pelabuhan Speedboat Penajam Resmi Dikelola Pemprov Kaltim
BACA JUGA: Tanggalkan Kesan Kumuh, Ambisi PPU Sulap Kawasan Pelabuhan Penajam
Ia menekankan pentingnya mengetahui status penguasaan lahan, jumlah warga, hingga jenis usaha yang ada di kawasan tersebut.
“Ini sudah rapat yang kedua. Saya minta semua yang masuk dalam struktur kegiatan ini segera menindaklanjuti. Kita perlu tahu detail kondisi masyarakat di sana seperti apa,” tegas Wabup PPU.
Secara khusus, Waris meminta camat dan lurah untuk proaktif membangun komunikasi dua arah yang persuasif melalui ketua RT setempat. Pihaknya mewanti-wanti agar proses ini berjalan tanpa ada unsur paksaan.
“Jangan memaksa. Di masyarakat pasti ada yang setuju dan ada yang belum. Karena itu pendekatannya harus baik. Didata dulu mana yang punya sertifikat, mana yang hanya kuitansi, atau mana yang menempati lahan keluarga,” imbuhnya.
BACA JUGA: Pemkab PPU Pastikan Program KPC Berlanjut di Tahun Ajaran 2026/2027
BACA JUGA: Pokdarwis Tanjung Berseri PPU Kantongi Hibah Rp140 Juta untuk Ekowisata Mangrove
Waris juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak sebelum seluruh aspirasi warga dihimpun utuh.
“Biarkan masyarakat menyampaikan dulu pendapatnya. Setelah itu baru pemerintah menjelaskan rencana penanganannya. Yang penting ada titik temu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

