Dinsos Kubar Soroti Banyak Pendatang Belum Urus KTP, Sulit Akses BPJS Gratis

KUBAR, NOMORSATUKALTIM – Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Barat (Kubar) menyoroti masih banyak pendatang, khususnya asal Nusa Tenggara Timur (NTT), yang belum mengurus KTP Kutai Barat sehingga kesulitan mendapatkan akses BPJS gratis dari pemerintah daerah setempat.

Persoalan administrasi kependudukan tersebut dinilai menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kutai Barat.

Kepala Dinsos (Kadinsos) Kutai Barat, Adolfus Edhardus Pontus mengatakan pemerintah daerah sebenarnya telah menyediakan anggaran untuk membantu warga memperoleh layanan BPJS Kesehatan.

Namun, bantuan tersebut hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang sudah memiliki KTP Kutai Barat.

BACA JUGA: Banjir Rendam 9 Kampung di Tering Kutai Barat, Ribuan Warga Terdampak

“Sebagian besar warga Nusa Tenggara Timur yang datang ke sini kami tidak tahu persoalan apa yang mereka hadapi sehingga mereka sulit sekali untuk mengurus KTP di Kubar,” ujarnya, saat diwawancara Rabu (20/5/2026).

Menurut Adolfus, banyak warga pendatang masih mempertahankan identitas daerah asal sehingga data kependudukan mereka belum tercatat sebagai warga Kutai Barat.

Kondisi tersebut membuat proses pengajuan bantuan BPJS dari pemerintah daerah tidak dapat dilakukan.

“Kita di Kubar sudah disediakan anggaran bisa membantu untuk mendapatkan BPJS, tetapi syaratnya harus ber-KTP Kubar. Nah, ini yang menjadi kendala mereka,” katanya.

BACA JUGA: Pemkab Kutai Barat Percepat Pembentukan Tim Pengawasan BBM

Ia menjelaskan persoalan tersebut kerap muncul ketika warga harus menjalani perawatan di rumah sakit dalam kondisi tidak memiliki BPJS aktif.

Di sisi lain, sebagian warga masih berharap BPJS dari daerah asal tetap bisa digunakan di Kutai Barat.

“Mereka selalu berharap sudah memiliki BPJS dari daerah asal, tetapi kondisi sebenarnya kita tidak tahu apakah BPJS itu masih aktif atau sudah dinonaktifkan,” jelasnya.

Adolfus mengatakan Dinsos Kutai Barat beberapa kali menangani kasus warga asal NTT yang sakit dan masuk rumah sakit tanpa memiliki jaminan kesehatan aktif.

Sumber: