Akses Terbatas, Pemerintah akan Bangun 2 SMA Negeri Baru di Pedalaman Berau
Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wilayah VI Berau, Ahmadong-Maulidia Azwini/ Nomorsatukaltim-
BERAU, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah akan membangun 2 sekolah menengah atas (SMA) negeri baru di Kecamatan Segah dan Tabalar, Berau.
Kehadiran SMA Negeri 16 di Segah dan SMA Negeri 17 di Tabalar menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini dihadapi oleh lulusan SMP di 2 wilayah tersebut.
Jarak tempuh yang cukup jauh menuju sekolah lanjutan sering menjadi penghambat, bahkan tak jarang berdampak pada rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA negeri.
Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wilayah VI Berau, Ahmadong menjelaskan, bahwa pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan fasilitas dasar sebagai penunjang awal operasional sekolah.
BACA JUGA: Bupati Berau Isyaratkan Evaluasi Manajemen RSUD Abdul Rivai
BACA JUGA: Disdik Berau Kejar Target APK PAUD Lewat Standarisasi Guru
“Kami melihat potensi lulusan di sekitar sana. Untuk tahap awal, kami coba maksimalkan satu lokal dulu sambil melihat perkembangan ke depan,” ujarnya, Kamis 30 April 2026.
Ia menjelaskan, bahwa pada tahap awal akan disiapkan 2 ruang kelas dengan kapasitas sekitar 72 siswa. Selain itu, fasilitas pendukung seperti ruang kepala sekolah dan tata usaha juga turut dibangun.
Ahmadong menambahkan, proses verifikasi dan validasi lokasi telah dilakukan oleh tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah belum lama ini.
Hasil peninjauan tersebut, kata dia, menjadi dasar dalam menentukan kelayakan pembangunan di dua titik yang direncanakan.
BACA JUGA: Kekurangan Guru Agama Non-Muslim di Pesisir Jadi Perhatian DPRD Berau
BACA JUGA: Bupati Berau Pastikan TPP Guru Aman Meski APBD Tertekan: Bukan Beban, Tapi Mitra Pemerintah
Meski demikian, dia menegaskan, bahwa realisasi proyek masih bergantung pada kejelasan status lahan. Legalitas lahan menjadi faktor utama yang menentukan kapan pembangunan dapat dimulai.
“Kalau persoalan lahannya sudah tuntas, kami dorong bisa mulai tahun ini. Paling lambat melalui skema anggaran 2027,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
