Wali Kota Bontang: Otonomi Tanpa Kewenangan, Daerah Sulit Optimal

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Di peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengaku resah.

Pasalnya, arah pelaksanaan otonomi di Indonesia saat ini tidak jelas. Ruang gerak pemerintah daerah sangat terbatas.

Sementara, tuntutan pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah terus meningkat. Salah satu yang paling dia soroti adalah berkurangnya kewenangan daerah dalam mengelolah sumber daya alam (SDA).

“Semangat otonomi itu memberikan kemandirian. Tapi kalau kewenangan terus berkurang, bagaimana daerah bisa optimal menjalankan perannya?. Pemasukan terbatas,” kata Neni, Senin, 27 April 2026, usai upacara peringatan hari Otonomi Daerah.

BACA JUGA: Peringati Hari Otonomi Daerah, Bupati Kutim Sampaikan Ini kepada Jajarannya

BACA JUGA: Wali Kota Bontang: Birokrasi Jangan Berbelit, ASN Harus Cepat Bekerja

Secara konsep, otonomi daerah bertujuan agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Kewenangan yang luas memungkinkan daerah merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Namun dalam praktiknya, menurut Neni, sejumlah kebijakan justru menarik kembali sebagian kewenangan ke tingkat pusat maupun provinsi.

Di sisi lain, tantangan tidak berhenti pada aspek kewenangan. Tekanan fiskal juga menjadi persoalan serius.

BACA JUGA: 145 Jabatan Dirotasi, Wali Kota Bontang: Pejabat harus Inovatif

BACA JUGA: Berobat Cukup Tunjukkan KTP, Wali Kota Bontang: yang Penting Masyarakat Tetap Terlayani

Pemotongan dana transfer dari pusat membuat ruang anggaran daerah semakin sempit, sementara kewajiban pelayanan publik tetap harus dipenuhi.

Namun, ia memastikan, Pemkot Bontang tetap berpegang pada aturan. Anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD tetap dipenuhi, begitu pula komitmen pada sektor kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: