Sering Didemo, DPRD Kaltim Sebut Pemprov Gagal Bangun Ruang Dialog

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Alih-alih menuding barisan sakit hati di balik aksi unjuk rasa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) didorong untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan substantif dengan masyarakat. 

Desakan ini disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, yang menilai komunikasi Pemprov Kaltim selama ini belum berjalan optimal.

Baharuddin mengatakan, forum diskusi terbuka dapat menjadi solusi yang lebih manjur dalam menjembatani berbagai aspirasi publik. 

Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan formal, atau perwakilan dalam merespon dinamika yang berkembang.

BACA JUGA: Gubernur Kaltim Siap Temui Massa pada Aksi 21 April? Rudy Mas’ud: Tergantung Situasi Besok

BACA JUGA: ASN Pemprov Kaltim Tetap Masuk Kantor Saat Aksi 21 April

“Seharusnya pemerintah provinsi itu turun, mengadakan forum-forum terbuka. Tapi yang turun itu harus pimpinannya, jangan hanya perwakilan yang tidak punya kewenangan mengambil keputusan,” ujarnya, Senin 20 April 2026.

Ia menggarisbawahi pentingnya kehadiran langsung para pengambil kebijakan, dalam setiap forum komunikasi dengan masyarakat. Tanpa kehadiran pimpinan, dialog dinilai hanya bersifat seremonial dan tidak menghasilkan keputusan yang konkret.

“Kalau hanya diwakili, biasanya mentok. Karena mereka tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya masyarakat juga tidak mendapatkan kepastian,” katanya.

Bahar juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana pejabat yang diutus dalam forum-forum tersebut kerap tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan strategis. Akibatnya, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat tidak kunjung menemukan solusi yang jelas.

BACA JUGA: Aksi Massa 21 April: Arus Lalu Lintas di Samarinda akan Dialihkan di 2 Titik, Cek Rekayasanya!

BACA JUGA: Dinkes Kaltim Siagakan Layanan Medis untuk Aksi 21 April, Ada 4 Titik Posko Kesehatan

Menurut dia, pola komunikasi seperti ini justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ketika aspirasi tidak terserap dengan baik, masyarakat pada akhirnya memilih jalur lain untuk menyuarakan tuntutan mereka.

“Ini yang harus diperbaiki. Pemerintah harus hadir langsung, dengar sendiri apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan bisa langsung memberi keputusan atau arah penyelesaian,” tegasnya.

Sumber: