APBD jadi Langganan Kasus Korupsi, Pemuda Kutim Minta DPRD Awasi Lebih Ketat

KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Ketua Pemuda Kutim Hebat, Habibi mengkritik penggunaan APBD yang rentan dikorupsi. Ia menyebut kasus dugaan penyelewengan APBD dalam satu dekade terakhir menjadi bukti lemahnya fungsi kontrol legislatif. 

Habibi menilai bahwa rentetan kasus hukum yang menjerat jajaran birokrasi sejak 2015 hingga 2025 bukanlah hal kebetulan. 

“Maraknya kasus penyelewengan APBD adalah alarm keras. Pertanyaannya sederhana di mana fungsi pengawasan DPRD Kutim selama ini? DPRD Fungsi pengawasan bukan pajangan,” tegas Habibi, Kamis 16 April 2026. 

Menurutnya, DPRD memiliki mandat konstitusional untuk memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan publik. 

BACA JUGA:Penetapan Tersangka Kadis Ketapang oleh Polda Kaltim, Pemkab PPU Serahkan Semua Proses Hukum ke Aparat

Jika pengawasan berjalan optimal, potensi penyimpangan seharusnya bisa diminimalisasi sejak awal. 

Habibi menilai, selama ini DPRD cenderung pasif dan kurang agresif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan eksekutif.

Hal itu menurutnya berkontribusi pada berulangnya kasus yang merugikan keuangan daerah. 

“APBD adalah hak rakyat, bukan untuk jeruji. Jangan biarkan kepercayaan publik ikut tersandung karena lemahnya pengawasan,” lanjutnya. 

BACA JUGA:Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kutim Sunyi Usai Kadis Ditetapkan Tersangka Korupsi RPU

BACA JUGA:Minim Fasilitas, Perpustakaan Daerah Kutim Sepi Pengunjung

Ia menegaskan, sudah saatnya DPRD Kutim berhenti menjadi penonton di tengah persoalan serius yang menyangkut uang rakyat. 

Peran aktif dan keberanian politik dinilai menjadi kunci dalam memperbaiki kondisi tersebut. 

Lebih lanjut, Pemuda Kutim Hebat mendesak DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fungsi pengawasan selama satu dekade terakhir. 

Sumber: