Pemkot Samarinda Siap Tanggung 49.742 Peserta BPJS, Akhiri Polemik dengan Pemprov Kaltim

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemkot Samarinda akhirnya menyatakan bersedia mengambil alih pembiayaan sebanyak 49.742 peserta BPJS kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP). Dimana sebelumnya jumlah tersebut ditanggung oleh Pemprov Kaltim. 

Langkah ini disampaikan langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam forum dialog terbuka yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI Samarinda di Cafe Bagios, Jalan KH Abdurrasyid, Selasa 14 April 2026 malam. Ia cuma meminta kejelasan dari Pemprov Kaltim mengenai kebijakan tersebut. 

“Ini saya buat sendiri lewat tangan saya, tidak dibuatkan oleh staf ahli,” kata Andi Harun. 

Andi Harun menjelaskan dirinya sengaja menyusun langsung materi tersebut tanpa melibatkan jajaran teknis. 

BACA JUGA:Pembiayan Iuran BPJS Kesehatan Dialihkan ke Pemkot Samarinda, Akademisi Soroti Etika Kebijakan Pemprov

Karena menurutnya tanggung jawab menjelaskan kebijakan kepada publik berada di tangan kepala daerah, bukan aparatur sipil negara. 

“Saya tidak mau menjadikan kepala dinas saya samsak, dihujat netizen, padahal itu kebijakan yang harus saya jelaskan sendiri, tidak fair bagi pemimpin untuk melakukan itu,” sindirnya. 

Dalam pemaparannya, Andi mengungkapkan harapannya agar pimpinan Pemprov Kaltim dapat hadir langsung dalam forum serupa. 

Sehingga pembahasan dapat menghasilkan keputusan yang lebih konkret dan menjadi bagian dari proses kebijakan formal di tingkat provinsi. 

BACA JUGA:Andi Harun Geram, Pemprov Kaltim Limpahkan Tanggungan 49.742 Peserta BPJS: APBD Sudah Ditetapkan Bos!

“Sebenarnya saya berharap yang hadir adalah pimpinannya langsung supaya bisa sekalian mengambil keputusan dan menjadi masukan dalam proses pengambilan kebijakan formal,” ujarnya. 

Ia menerangkan bahwa redistribusi dilakukan karena porsi anggaran pembiayaan peserta BPJS di Samarinda selama ini lebih besar dibandingkan daerah lain. 

Sehingga Pemprov Kaltim berupaya menciptakan pemerataan alokasi anggaran kesehatan antar wilayah. 

Namun demikian, Andi menilai pendekatan tersebut perlu dikaji kembali. 

Sumber: