Masyarakat Mahulu Masih Berharap Infrastruktur Dasar Dapat Segera Terpenuhi

MAHAKAM ULU, NOMORSATUKALTIM - Pemenuhan pembangunan di sektor layanan dasar masih menjadi usulan masyarakat yang paling dominan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). 

Usulan tersebut diperoleh dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kampung, kecamatan hingga dibahas di tingkat kabupaten dalam forum konsultasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Mahulu, Fransiskus Hului menjelaskan, forum konsultasi yang digelar di tingkat kabupaten menjadi wadah strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk penyusunan RKPD 2027.

Berdasarkan hasil Musrenbang yang sebelumnya dilaksanakan di tingkat kampung dan kecamatan, sebagian besar usulan masyarakat tahun ini masih didominasi pemenuhan sektor pelayanan dasar, seperti infrastruktur jalan/jembatan, pendidikan dan kesehatan.

BACA JUGA:Pengamanan Mudik 2026, Pos Pengamanan dan Pelayanan Polres Kukar Berdiri dari Kota Bangun hingga Samboja

Menurutnya, semua usulan masyarakat tentu menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kedepan.

“Proses perencanaan dilakukan dengan mekanisme dari bawah ke atas, di mana usulan dari masing-masing kecamatan pada 2026 dihimpun untuk diramu bersama rancangan program perangkat daerah tahun 2027, dan aspirasi masyarakat serta anggota dewan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan,” ujar Hului, Jumat 27 Februari 2026.

Lebih lanjut disampaikan, Dominasi usulan tersebut mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di setiap kecamatan yang masih menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur dasar, dengan tetap mempertimbangkan belanja wajib dan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyusunan program prioritas.

“Masukan yang diterima sesuai dengan tema kita, yakni untuk pelayanan dasar jadi lebih banyak (usulan) ke pelayanan dasar yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.

BACA JUGA:Portal Rusak Usai Demo, Parkir Elektronik Pasar Sanggam Adji Dilayas Berau Kembali ke Manual

Ia mengakui perbedaan pendapat kerap terjadi dalam tahapan penyusunan RKPD karena prosesnya sangat dinamis.

Meski demikian, penentuan prioritas tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta kondisi keuangan yang ada.

Tantangan terbesar dalam penyusunan RKPD berada pada sisi pendapatan daerah yang cenderung menurun, sementara kebutuhan pembangunan cukup besar, sehingga berpengaruh terhadap penetapan program prioritas yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan masyarakat.

Terkait anggaran, pemerintah daerah melakukan estimasi pendapatan dan program berdasarkan histori serta data dari sumber terpercaya agar mendekati kondisi riil di lapangan.

Sumber: