DBH Triwulan IV 2025 Sebesar Rp104 Miliar Tak Cair, Pemkot Bontang Siapkan Langkah Ini

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk triwulan IV 2025 sebesar Rp104 miliar, tidak cair.

Meski demikian, Pemkot Bontang menilai DBH yang batal cair itu tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Sejak awal, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengaku sudah memprediksi DBH tersebut tidak akan cair. Karena itu, Pemkot Bontang memilih tidak memasukkan dana yang belum pasti itu ke dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

“Ternyata benar, DBH kita tidak ditransfer pada triwulan keempat 2025. Nilainya Rp104 miliar. Tapi sejak awal saya sudah sampaikan, dana yang tidak pasti memang tidak kita masukkan,” kata Neni, Sabtu, 24 Januari 2026.

BACA JUGA: APBD Bontang 2026 Anjlok, Program Kelurahan Terancam Tertunda

BACA JUGA: Masih Jauh dari Kemandirian Fiskal, APBD Bontang Dominan Ditopang Dana Transfer

Kebijakan itu diambil Neni, karena dia ingin menjaga kesehatan fiskal daerah tanpa mengandalkan dana yang belum jelas.

Alhasil, Pemkot terhindar dari berbagai risiko utang kepada pihak ketiga gara-gara kekurangan anggaran dari kantong daerah.

“Prinsipnya sederhana. Kita tidak mau berutang. Karena itu dana kurang salur atau yang belum pasti, tidak kita masukkan. Alhamdulillah, APBD kita tetap aman di angka Rp2,3 triliun lebih,” jelasnya.

Namun, meski DBH 2025 tidak cair, bukan berarti hak Bontang hilang. Perempuan yang juga seorang dokter ini memastikan, dana tersebut tetap akan diperjuangkan dan menjadi bagian dari perhitungan anggaran tahun berikutnya.

BACA JUGA: DBH Kurang Bayar Rp208 Miliar, Pemkab PPU Minta Kepastian Pusat

BACA JUGA: DBH Kaltim Dipangkas 50 Persen, Pengamat: Bersuara Lantang, Pemerintah Jangan Diam

Pada 2026, Pemkot Bontang akan menagih hak DBH senilai Rp402 miliar, ditambah Rp 104 miliar yang belum tersalurkan pada 2025 dengan total mencapai Rp506 miliar.

Dengan proyeksi APBD 2026 yang diperkirakan menembus Rp2,9 triliun lebih, Neni optimistis berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tetap bisa berjalan optimal.

Sumber: