APBD Kukar Turun 40 Persen, Bupati Harapkan Kolaborasi dengan Swasta Jalankan Program Daerah

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM- Memasuki tahun anggaran 2026, kondisi fiskal Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami tekanan berat setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan hingga 40 persen.

Oleh karena itu, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menilai keterlibatan pihak swasta menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan visi-misi Kukar Idaman Terbaik tetap berjalan.

Bupati mengatakan, penurunan APBD tersebut membuat kemampuan belanja daerah menyusut signifikan, dari sebelumnya berada di kisaran Rp12 triliun menjadi sekitar Rp7 triliun pada 2026.

Sehingga, pemerintah daerah harus mengubah strategi pembangunan dengan menempatkan kolaborasi bersama dunia usaha sebagai tumpuan utama di tengah keterbatasan anggaran.

BACA JUGA: RAPBD Kukar Rp7,16 Triliun di 2026, Pemkab Pastikan 17 Program Dedikasi Tetap Jalan

Menurut Aulia, pemerintah daerah pada 2026 akan memprioritaskan pembangunan kolaboratif, di mana peran pihak swasta diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menjalankan program-program daerah sekaligus membantu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Konsep pembangunan tahun 2026 lebih kita dorong kepada pembangunan kolaboratif, di mana peran pihak swasta sangat kita harapkan,” jelasnya belum lama ini.

Ia menilai keterlibatan dunia usaha merupakan langkah realistis di tengah keterbatasan fiskal, karena banyak program strategis yang tetap harus berjalan demi menjaga kualitas hidup masyarakat Kukar, termasuk program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.

Salah satu contoh kolaborasi yang disebutkan Aulia adalah komitmen Pertamina EP di wilayah Samboja yang menyatakan kesiapan untuk mendukung program makan bergizi bagi anak-anak dan lansia, sebuah program yang menjadi bagian dari visi-misi Kukar Idaman Terbaik melalui skema MBG plus.

BACA JUGA: APBD Kukar 2026 Turun Drastis, Ketua DPRD Minta Dukungan Dana Pusat untuk Proyek Strategis IKN

Aulia menilai dukungan badan usaha tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat menjadi solusi nyata untuk menjaga keberlanjutan program, meski anggaran daerah mengalami penurunan drastis.

Strategi pembangunan ke depan akan menempatkan APBD sebagai penopang terakhir, sehingga pemerintah daerah tidak lagi menjadikan anggaran sebagai satu-satunya sumber pembiayaan, melainkan sebagai pengaman ketika kolaborasi tidak berjalan sesuai rencana.

“Program-program kolaboratif seperti inilah yang kami harapkan, sehingga pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada APBD,” jelasnya.

Dalam pendekatan tersebut, pemerintah daerah akan lebih fokus membangun ekosistem kerja sama yang sehat, transparan, dan saling menguntungkan, agar dunia usaha merasa memiliki ruang dan kepastian dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sumber: