Refocusing Anggaran! Pemprov Kaltim Alihkan Rp2,5 Triliun untuk Program Prioritas

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan refocusing anggaran sebesar Rp2,5 triliun guna mengoptimalkan pelaksanaan program-program prioritas gubernur. 

Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran serta sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa refocusing anggaran ini dilakukan dengan memangkas sejumlah pos belanja yang dianggap tidak mendesak. 

Beberapa pengeluaran yang dikurangi antara lain perjalanan dinas, pengadaan kendaraan, kegiatan fisik non-urgensial, hingga kebutuhan alat tulis kantor.

BACA JUGA: ASN dan Perusahaan di Kaltim Diharapkan Menyalurkan Zakat di Baznas

BACA JUGA: BI Kaltim Siapkan Uang Rp 4,19 Triliun untuk Idulfitri, Pastikan Kondisi Layak Edar

"Melalui efisiensi, kami berhasil mengidentifikasi potensi anggaran sebesar Rp2,5 triliun. Dana itu akan dialihkan untuk mendukung program prioritas seperti Gratis Pol di bidang pendidikan dan Jospol di sektor kesehatan," ujar Sri Wahyuni, Senin (10/3/2025).

Dari total anggaran yang direalokasikan, Rp1 triliun di antaranya telah dialokasikan untuk program yang sebelumnya sudah berjalan. 

Salah satu proyek yang masuk dalam alokasi ini adalah pembangunan dan perluasan jalan dari Tering ke Mahakam Ulu, yang menjadi perhatian utama Gubernur Kaltim.

Sementara itu, dana sebesar Rp1 triliun lainnya akan digunakan sebagai dana fleksibel untuk mendukung realisasi program 100 hari kerja gubernur.

BACA JUGA: Bareskrim Polri Sebut Peran Catur sebagai Bandar Narkoba di Wilayah Kaltim

BACA JUGA: Disnakertrans Kaltim Buka Posko Pengaduan THR

"Terdapat sekitar Rp1 triliun dana fleksibel yang siap mendukung realisasi program 100 hari kerja Gubernur," jelas Sri.

Selain mendukung program prioritas di sektor pendidikan dan kesehatan, refocusing anggaran ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap optimal.

Sumber: