Kabut Asap Mulai Ganggu Aktivitas Warga Kaltim, DPR Desak Tetapkan Status Kedaruratan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur mulai membawa dampak langsung bagi aktivitas masyarakat. 

Gangguan jarak pandang dan pernafasan akibat asap membuat penanganan karhutla dinilai tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah segera membaca perkembangan tersebut sebagai peringatan untuk memperkuat respons di lapangan. 

Evaluasi terhadap kondisi karhutla perlu dilakukan sebelum gangguan kesehatan dan aktivitas warga berkembang lebih luas.

BACA JUGA: 72 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Karhutla, Tersebar di 9 Polda

Data BPBD yang disampaikan Hetifah mencatat 413 titik karhutla di Kaltim, dengan luas lahan terbakar mencapai 936,95 hektare. Di tengah kondisi tersebut, asap mulai memengaruhi jarak pandang masyarakat.

“Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ungkap Hetifah, dihubungi Minggu (23/8/2026).

Menurut Hetifah, perkembangan karhutla perlu segera dibaca bersama oleh pemerintah daerah, BPBD, BNPB, BMKG, dan lembaga terkait. Evaluasi diperlukan untuk menentukan apakah tingkat ancaman saat ini sudah memenuhi indikator peningkatan status kedaruratan.

Ia meminta keputusan tersebut tidak menunggu kondisi lapangan semakin berat.

BACA JUGA: Pemerintah Belum Berencana Bentuk Satgas Khusus Karhutla di Kalimantan

“Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk,” ujarnya.

Menurut Hetifah, kesiapsiagaan lebih awal diperlukan karena risiko karhutla tidak berhenti ketika satu titik api berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kemungkinan munculnya kebakaran baru selama periode kering.

Dampak asap terhadap kegiatan pendidikan menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi. Hetifah meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh Kaltim.

Kondisi udara setiap wilayah harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan sekolah. Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas luar ruang perlu dibatasi dan sekolah harus memiliki akses terhadap informasi kualitas udara secara berkala.

Sumber: