Rekening Kampus Bermasalah, Rp20 Miliar Dana Gratispol untuk PTS Belum Bisa Dicairkan
Kepala Biro Kesra Setprov Kaltim, Dasmiah-Mayang Sari/ Nomorsatukaltim-
"Kami imbau seluruh perguruan tinggi mendorong mahasiswa untuk segera mengisi link Gaspol. Tinggal sisa sekitar 20 persen yang belum, dan jangan sampai nanti sistem sudah tutup baru panik, lalu menyalahkan kami," katanya.
Pemadanan data diperlukan untuk memastikan penerima benar-benar berasal dari Kaltim dan tidak sedang menerima beasiswa lain.
BACA JUGA: Disdikbud Kutai Barat Verifikasi Ketat Data Penerima Beasiswa, Anggaran Rp1,5 Miliar Masih Kurang
BACA JUGA: Pemkot Bontang Alokasikan Rp 20 Miliar untuk Beasiswa UKT bagi 2.038 Mahasiswa
"Kalau tidak dipadankan, banyak ditemukan data yang bukan orang Kaltim atau ternyata mendapat beasiswa lain. Itu bisa jadi masalah di kemudian hari dan harus mengembalikan bantuan. Karena itu sistem ini bersifat preventif untuk mencegah kesalahan administrasi," tegasnya.
Untuk mempercepat proses penyaluran, Pemprov telah membentuk Satgas Percepatan Gaspol Pendidikan dan menunjuk counselor di masing-masing kampus.
Satgas ini bertugas memastikan data mahasiswa valid dan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Pencairan bantuan juga berjalan bertahap. Untuk perguruan tinggi negeri, pencairan tahap 1–3 telah selesai. Tahap 4–5 sedang dipercepat.
BACA JUGA: Penetapan UMP Kaltim 2026 Molor, DPRD Desak Pemprov Segera Umumkan
BACA JUGA: Menkes: Rumah Sakit Wajib Layani Pasien Gawat Darurat Meski Tanpa KTP, Tanggapi Kasus Repan
Sementara kampus swasta masih menunggu penyelesaian data rekening agar dapat diproses serentak.
"Untuk swasta, dananya sudah siap ditransfer. Tetapi karena ada rekening tidak aktif, kita harus menunggu agar tidak terjadi tumpang tindih. Kalau sudah beres semuanya, langsung selesai serentak," ucap Dasmiah.
Di sisi lain, Dasmiah menyampaikan bahwa pendaftaran Gratispol dilakukan bertahap dengan antusiasme peminat yang cukup banyak.
"Antusiasnya lumayan banyak. Tapi setelah ini kita lihat dulu perkembangan, apakah gelombang baru perlu dibuka lagi atau tidak dalam waktu dekat," imbuhnya.
BACA JUGA: Ketegangan Akar Rumput Jadi Alarm Pemangkasan DBH, Daerah Penghasil Ingin Kebijakan yang Berpihak
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
