Rektor Uniba Tanggapi Isu Pemblokiran Anggaran IKN: Harus Tetap Berpedoman pada UU

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar mengenai dugaan penghentian proyek serta pemulangan pekerja akibat pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan.  

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran IKN mengalami pemblokiran, yang berpotensi menghambat progres pembangunan. Pernyataan ini memicu diskusi luas di masyarakat.  

Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa meskipun terjadi pemblokiran anggaran, pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana.  

Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut, termasuk tahap kedua yang direncanakan berlangsung pada 2025-2029.

"Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028," ujar Troy, dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).  

BACA JUGA:Bantah Kabar Pemblokiran Anggaran, Otorita Sebut Pembangunan IKN Jalan Terus

Menurut Troy, pada tahap kedua ini, pembangunan akan difokuskan pada penguatan ekosistem yudisial dan legislatif, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Pemerintah telah menyusun skema pembiayaan yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 diperkirakan mencapai Rp6,49 triliun.  

Selain itu, OIKN juga menepis kabar yang menyebutkan bahwa para pekerja di proyek IKN akan dipulangkan ke daerah asal mereka.

"Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing," tegas Troy.  

BACA JUGA:Perjalanan Peyek Kerang di Tangan Erlina, dari Babulu Laut ke IKN sebagai Oleh-Oleh Khas

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa hingga saat ini anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025 belum terealisasi.

Hal ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, di mana anggaran Kementerian PU mengalami pemotongan cukup besar, dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun.

Pernyataan Dody tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025), sempat menjadi perhatian publik.  

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ujar Dody dengan nada bercanda.

Sumber: