Ajak Masyarakat Peduli HAM Lewat Diskusi dan Musik

Kami ingin memastikan bahwa perubahan kepemimpinan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, harus berdampak nyata dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan pengurangan pelanggaran HAM saat ini," sambung Yuni.

Harapan bagi pemimpin terpilih, baik di tingkat nasional maupun daerah mesti menunjukkan komitmen untuk penyelesaian kasus HAM yang belum tuntas sebagai prioritas.

"Kita menginginkan kebijakan yang pro masyarakat dan lingkungan. Karena hingga hari ini Kaltim cukup krusial masih tereksploitasi, masih ada saja konflik agraria yang terjadi. Seperti di Muara KT salah satunya," imbuhnya.

Dikatakan Komite HAM Dalam 30 Hari, acara ini bukanlah selebrasi melainkan ungkapan keprihatinan dan sekaligus tantangan untuk pemerintah.

"Jika pemerintah tak mampu memenuhi hak-hak masyarakat, terutama rakyat kecil yang terpinggirkan maka Komite HAM Dalam 30 Hari akan tetap berada di depan untuk melawan," tegas Yuni.

BACA JUGA:Sepanjang 2024 Kejati Kaltim Tangani 37 Perkara dan Sita Barang Rampasan Hingga Rp 3 Miliar

Pun demikian, Adanya peran aparat penegak hukum juga semestinya menjadi garda terdepan untuk mewujudkan hak atas rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Namun dalam kenyataan, justru kerap menjadi alat kekuasaan dan manuver politik.

Hal ini tentunya sangat ditentang oleh komite ini, yang melihat situasi di tengah masyarakat. Bahwa masih ada segelintir orang yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.

"Kenyamanan hidup bahkan keamanan nyawa masyarakat seperti tak ada yang menjamin. Rakyat dengan mudah kehilangan nyawanya hanya karena membela hak pribadi atau komunitas," pungkasnya.

Sumber: