Pilwali Ditunda, Kandidat Berhemat

Pilwali Ditunda, Kandidat Berhemat

Ketua DPD Golkar Balikpapan Rahmad Mas’ud saat diwawancara wartawan, belum lama ini. (dok) -- Balikpapan, Diswaykaltim - Pilkada serentak tahun ini disepakati untuk ditunda. Saat ini tinggal menunggu Perppu yang dikeluarkan presiden. Sebagai payung hukum terhadap penundaan tersebut. Para kandidat bakal calon sepakat menerima dan mengikuti semua aturan pelaksanaan hajatan paling bergengsi itu. Apalagi, penundaan ini terkait wabah corona. Mereka kompak menyebutkan keselamatan masyarakat di atas segalanya, termasuk politik. Dengan adanya penundaan tersebut, lantas seperti apa tanggapan masing-masing kandidat calon wali kota Balikpapan? Disway Kaltim mewawancarai beberapa calon seperti Rahmad Mas’ud, Yaser Arafat dan Thohari Aziz. Yaser Arafat berpendapat, jika pilwali ditunda dirinya tetap siap berpartisipasi. "Saya pada prinsipnya siap. Apapun keputusan KPU," ujarnya. Namun Yaser menerangkan, saat ini yang paling penting adalah bagaimana bisa memberikan rasa nyaman dan aman daripada ketakutan isu corona. "Kalau diperpanjang, artinya banyak ruang untuk kami bersosialisasi," tambahnya. Kondisi itu tentu membuat kandidat merogoh kocek lebih dalam untuk perpanjangan waktu sosialisasi. Warga Balikpapan Barat itu mengatakan, hal tersebut sudah menjadi konsekuensi masing-masing kandidat. "Selama bermanfaat bagi masyarakat, tidak ada masalah," jelasnya. Sosialisasi saat pandemi saat ini menurutnya sah-sah saja. "Pada prinsipnya kami ingin bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat juga menghargai apa yang kami buat. Biarkan mereka yang menilai. Niat awalnya demi kemanusiaan," ujarnya. Kandidat lainnya, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan, dirinya tidak ingin berpolemik soal untung rugi penundaan pilwali. "Tugas kita fokus menangangi COVID-19 agar cepat berakhir," ujarnya. Meski demikian, Ketua DPC PDI Perjuangan Balikpapan ini tak menampikkan adanya keuntungan dari penundaan ini. "Masa sosialisasi jadi lebih panjang. Tapi jangan sampai musibah COVID-19 dijadikan alat politik," tegasnya. Soal ongkos politik, Thohari menilai setiap calon bakal menghemat anggaran. Termasuk dirinya. Hal ini lantaran waktu yang diperpanjang tersebut. "Pasti mulai mengerem. Kalau enggak direm maka bisa bablas," tambahnya sambil tersenyum. Menurutnya, aksi sosial dan kegiatan politik sangat susah dibedakan. Dirinya menyerahkan ke masyarakat untuk menilai. Sang petahana Rahmad Mas'ud mengaku tak masalah pilwali Balikpapan diundur. "Ini terbaik bagi situasi sekarang demi kesehatan warga," ujarnya. "Saya pikir untung atau tidak itu relatif. Tergantung kesiapan kita masing-masing," tambahnya. Baginya pilwali Balikpapan bukan niat mengejar jabatan. Tapi untuk berbuat baik kepada masyarakat. Diketahui, KPU menunda tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (pilkada) serentak. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Langkah itu tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut. Dalam SE yang ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tersebut, penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO). Kemudian pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia. (bom/hdd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: