Pilkada Rasa Corona

OLEH: UCE PRASETYO Pilkada serentak 2020 diundur. Itu sudah jelas. Sesuai kesepakatan DPR RI dan pemerintah. Kapan dan bagaimana? Itu yang belum jelas. Rencananya ada tiga pilihan jadwal. Desember 2020, Maret 2021, atau Desember 2021. Tentu itu akan ditetapkan dengan Perppu. Kapan Perppu diterbitkan? Harus sebelum September. Sebab Undang-Undang Pilkada sudah mencantumkan Pilkada diselenggarakan pada September 2020. Jadwal mana yang akan ditetapkan dalam Perppu? Tergantung keadaan. Biang keroknya virus corona. Maka pembuat kebijakan pasti harus berpijak pada data tentang corona. Prediksi dan realitanya. Prediksi resminya versi BNPB. Corona ini seputar tiga bulan. Masa darurat hingga 29 Mei. Alhamdulillah bila sepak terjang corona cuma sampai tanggal itu. Namun, saya prediksi tidak. Jauh lebih panjang. Mengapa? Tentu ada alasannya. Pada Desember 2019, di Tiongkok sudah ada orang yang terjangkit virus tersebut. Hitungan jari yang positif. Awalnya banyak negara tidak tegas menutup bandaranya. Sekarang dampaknya baru berjalan empat bulan. Virus itu sudah menjadi pandemi. Seluruh dunia terjangkit. Yang positif 85.000 orang per hari. Totalnya sekitar 1,5 juta. Yang meninggal sekitar 6.000 orang per hari. Bahkan di beberapa negara, dampaknya lebih parah daripada negara asal virus bermula. Rekor AS per hari ini sudah lebih dari 400.000 yang terjangkit. Meninggal setiap hari sekitar 1.500 jiwa. Kasus ini terus bertambah. Negara Eropa serupa. Klasemen atas lainnya Italia, Spanyol, Perancis, dan Jerman. Yang positif lebih dari 100.000 per negara. Angka kematiannya sekitar lebih 10 persen. Kecuali Jerman. Mereka sudah mengalahkan Tiongkok. Dari jumlah yang positif dan yang meninggal. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu sudah masuk urutan ketujuh. Kebanyakan negara belum ada tanda-tanda grafiknya turun. Kecuali Tiongkok yang dikabarkan berhasil mengendalikan penyebarannya. Namun masih waspada. Dengan melakukan lockdown kota-kota lainnya. Karena adanya serangan gelombang kedua. Warga yang positif datang dari luar negeri. Termasuk pekerja di Indonesia. Di banyak negara, grafiknya bukan pola gunung, air terjun, atau pelana. Tapi pola gugusan gunung. Yang naik dan turunnya berulang-ulang. Seperti gelombang. Kalau Tiongkok saja sumber wabahnya, dalam empat bulan bisa ditangani. Tetapi wabahnya menyebar di seluruh dunia. Bagaimana bila seluruh dunia yang menjadi sumber wabah dan berganti-ganti? Dengan pola serta penyebaran mirip MLM dan bergelombang, bisa saja virus ini terus menyebar. Lebih dari empat bulan. Sepanjang belum ada vaksinnya, maka kecemasan, ketakutan, pembatasan sosial, lockdown atau slow down tetap ada di mana-mana. Dampak ekonomi pembatasan sosial ini bisa lebih parah dari krisis monoter 1998. Dulu dampaknya masih terasa hingga 2005. Perusahaan apapun terdampak. Mayoritas negatif. Bayar gaji dan kewajiban tetap berjalan. Pemasukan terjun bebas. Apindo pusat, organisasinya pengusaha, sudah bersuara. Cash flow banyak perusahaan hanya bisa bertahan kurang dari tiga bulan. Lebih dari itu banyak bertumbangan. Istilah rasionalisasi, merumahkan, dan efisiensi akan jadi makanan sehari-hari. Bila dulu sektor formal bertumbangan, banyak karyawan berpindah kerja di sektor nonformal, sekarang kedua sektor sama-sama tumbang. Bila presiden memilih model Pilkada langsung, paling mungkin Pilkada dilaksanakan pada 2022. Dengan masa jabatan hanya sekitar dua tahun. Sebab sosialisasinya dengan tatap muka dan kampanye terbuka. Ini hanya bisa berjalan bila ancaman corona benar-benar sudah sirna. Ketika Perppu itu diterbitkan, taruhlah bulan Agustus, ancaman corona masih terasa. Ekonomi rakyat sedang meronta-ronta. Anggaran tahun depan tersedot untuk membiayai dampaknya. Tak terkecuali anggaran untuk Pilkada. Maka yang paling mungkin adalah presiden akan memilih cara Pilkada yang berbeda: Pilkada tidak langsung. Pemilihan oleh DPRD. Seperti pemilihan wagub DKI Jakarta. Yang terlaksana dua hari yang lalu. Biaya resmi Pilkada untuk satu kabupaten itu bila dibelikan beras 10 kg/KK, bisa dibagikan untuk sekitar 115.000 KK. Selama enam bulan. Itu berarti seluruh KK dalam satu kabupaten bisa mendapatkan jatah beras secara rata. Bila dibagikan untuk warga yang bukan pekerja formal saja, taruhlah sekitar 60.000 KK, bisa sepanjang tahun rakyat dapat jatah beras. Merata dan gratis. Demokrasi dianggap perlu ketika rakyat bisa makan. Saat rakyat kelaparan, bisa makan itu pilihan yang utama. Sangat mungkin corona ini akan membuat cara Pilkada berbeda. Bila cara Pilkada berbeda, maka pada Maret 2021, yang sangat mungkin jadi pilihan jadwal pemilihannya. (*Anggota DPRD Kutim)

Sumber: