Ini Tanggapan Bupati Kubar Atas Pandangan Fraksi DPRD soal Perubahan APBD 2025

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Bupati Kutai Barat (Kubar) Frederick Edwin menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum Fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kubar, Barong Tongkok, Selasa 16 September 2025.

Dalam sambutannya, Frederick Edwin menyampaikan apresiasi atas masukan seluruh fraksi yang dinilai konstruktif untuk memperkuat arah pembangunan daerah.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan DPRD sangat menentukan tercapainya target pembangunan, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pengelolaan keuangan daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih atas pandangan umum dari semua fraksi DPRD Kutai Barat. Pandangan ini tentu akan memberikan dampak positif dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh,” ujar Edwin.

BACA JUGA: Catatan 3 Fraksi DPRD Kubar dalam Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025

Menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Bupati Edwin menegaskan, bahwa pemerintah sejalan dengan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Pemerintah daerah, katanya, akan terus mengupayakan pemerataan distribusi tenaga pendidik agar pelayanan pendidikan tidak timpang antarwilayah.

Selain itu, Pemkab Kubar juga akan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perbaikan kualitas pendidikan, termasuk program peningkatan kapasitas guru dan pengadaan fasilitas penunjang belajar.

“Kami akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ucap Edwin.

BACA JUGA: Kutai Barat Target Pendapatan Rp3,30 Triliun di RAPBD 2026, Alokasi Terbesar untuk Biaya Operasional

Masih menanggapi pandangan Fraksi PDIP, pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar pada sektor kesehatan. Edwin menegaskan, pembangunan kesehatan tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas fisik seperti rumah sakit dan puskesmas.

Menurutnya, distribusi tenaga medis, peralatan kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan hingga ke wilayah pedalaman merupakan prioritas utama.

“Pelayanan kesehatan yang merata menjadi tujuan utama. Pemerintah akan memastikan tenaga medis dan fasilitas kesehatan bisa diakses masyarakat di seluruh kecamatan, termasuk di daerah terpencil,” jelas Edwin.

Dalam bidang infrastruktur, Bupati Edwin menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa.

Sumber: