Bantuan Beras Presiden Tiba di Kutai Barat, Distribusi Dikebut Lima Hari

KUBAR, NOMORSATUKALTIM – Sebanyak 118 ton beras bantuan dari Presiden Republik Indonesia mulai didistribusikan ke seluruh penjuru Kabupaten Kutai Barat.

Bantuan ini diperuntukkan bagi 5.935 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 16 kecamatan dan 194 kampung. Distribusi dimulai Rabu 23 Juli 2025 dan ditarget rampung dalam waktu 5 hari.

“Ini merupakan program Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyikapi kondisi ketahanan pangan nasional. Pelaksanaannya dipercayakan kepada Badan Pangan Nasional, dan untuk wilayah kita disalurkan melalui Bulog Cabang Samarinda,” ujar Rion, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat.

Rion menegaskan, bantuan ini bersifat gratis, bukan subsidi. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan masing-masing 10 kilogram beras untuk bulan Juli.

BACA JUGA: Pemkab Kubar Jalankan Koperasi Merah Putih jadi Penggerak Ekonomi Desa

BACA JUGA: Survei Integritas Pemerintah Kubar, KPK Jaring Responden Berbagai Kalangan

Namun, dalam satu kali distribusi kali ini langsung disalurkan dua bulan sekaligus, yakni jatah Juni dan Juli, sehingga totalnya 20 kilogram per KPM.

“Ini bantuan pangan, bukan subsidi. Jadi masyarakat tidak dipungut biaya. Penyaluran dilakukan langsung ke penerima, dan dibantu para camat, petinggi kampung, serta perangkat desa untuk menjamin distribusinya tepat sasaran,” jelasnya.

Dalam skema distribusinya, terdapat dua jalur pengiriman, yakni darat dan sungai. Untuk kampung-kampung yang memiliki akses transportasi memadai, beras akan langsung dikirim ke titik distribusi kampung.

Namun di wilayah yang sulit dijangkau, distribusi dilakukan melalui ibu kota kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke kampung-kampung sekitar.

BACA JUGA: Satgas Pangan Sidak Swalayan, Pastikan Beras Oplosan Tidak Beredar

BACA JUGA: Diskoperindag Berau Ambil Sampel Beras Premium, Langkah Tegas Awasi Mutu dan Cegah Praktik Dagang Merugikan

“Beberapa wilayah akan dikirim langsung sampai ke kampung, terutama yang aksesnya terbuka. Tapi untuk daerah-daerah yang lebih sulit, titik distribusinya dipusatkan dulu di ibu kota kecamatan,” kata Rion.

Mengenai data penerima manfaat, Rion menyebut bahwa seluruh data bersumber dari Badan Pangan Nasional dan saat ini tengah difinalisasi.

Sumber: