Hotel Atlet Siap Diaktivasi, Dispora Kaltim Gandeng Perusda untuk Kelola

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Setelah belasan tahun tak dimanfaatkan secara maksimal, Hotel Atlet di kawasan GOR Kadrie Oening, Samarinda, akhirnya bersiap untuk difungsikan kembali.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim akan mempercepat proses aktivasi dengan melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai pengelola.

Langkah ini disampaikan langsung oleh Kepala Dispora (Kadispora) Kaltim, Agus Hari Kesuma, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltim belum lama ini. 

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat resmi, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti secara bertahap dengan memastikan tidak ada pelanggaran prosedur.

BACA JUGA : Bank Jatim Siap Buka Cabang di Balikpapan, Dorong Akselerasi Rantai Pasok Antarwilayah

“Sudah diputuskan bahwa pengelolaan akan diserahkan ke perusda. Tapi tentu, proses administrasi dan teknisnya tetap harus sesuai ketentuan agar tidak menabrak aturan,” ujarnya.

Pria yang kerap disapa AHK ini menambahkan bahwa fokus utama pihaknya saat ini adalah menjaga aset agar tidak kembali terbengkalai, serta mengupayakan pemanfaatan yang bisa memberi nilai tambah bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Ia juga menyebut bahwa renovasi yang dilakukan tahun ini menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali fungsi hotel yang sempat vakum sejak PON 2008.

“Renovasi 2024 jadi titik awal. Hotel ini harus kembali produktif, bukan sekadar bangunan megah yang kosong,” kata Agus.

BACA JUGA : Transaksi Misi Dagang Jatim-Kaltim Tembus Rp 666 Miliar, UMKM Perikanan Jadi Andalan Baru

Hotel atlet berlantai delapan dengan total 273 kamar tersebut memang sempat terbengkalai selama 14 tahun sebelum direnovasi menjelang pelaksanaan MTQ Nasional 2024.

Namun hingga kini, proses pemanfaatan resminya masih terus difinalisasi.

Senada dengan Kadispora, Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menjelaskan bahwa rencana aktivasi akan dibahas lebih teknis oleh tim lintas instansi yang terdiri dari DPRD, Dispora, dan BPKAD.

Sumber: