Bupati PPU Minta Tambahan Nominal Bankeu ke Gubernur Kaltim

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menginginkan daerah yang kini dipimpinnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Itu disampaikannya dalam pembukaan Ramadan Fest di Areal Islamic Center, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kamis (13/3/2025) lalu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU memerlukan dukungan yakni sokongan anggaran, khususnya Bantuan Keuangan (Bankeu) yang bersumber dari Pemprov Kaltim.

"APBD PPU ini terendah kesembilan dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim," kata Mudyat Noor.

BACA JUGA: Tahan Banting dari Krisis, Pemkab PPU Komitmen Dorong Peningkatan UMKM

Memang pada 2025 Pemkab PPU mendapatkan Bankeu, namun nominalnya diharapkan lebih besar lagi.

Apalagi dengan hadir Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada di wilayah adminstrasi Kecamatan Sepaku.

"Kami tahun ini mendapatkan Bankeu, itupun dengan paksaan yang sebelumnya dijabat Gubernur Pj Akmal Malik. Alhamdulillah masih bisa dapat sekitar Rp60 miliar sampai Rp70 miliar," ungkapnya.

Pemkab PPU memerlukan dukungan anggaran setidaknya minimal dapat mengimbangi pembangunan IKN Nusantara.

BACA JUGA: Rudy Mas'ud: Wajah Indonesia Ada di PPU

Di mana nantinya kabupaten yang kini berusia 23 tahun juga ditargetkan menjadi Gerbang Ibu Kota Nusantara.

"PPU butuh perhatian khusus, Kabupaten Paser dapat Bankeu Rp500 miliar lebih, Samarinda hampir Rp1 triliun," sebut Mudyat.

Dirinya yakin Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dapat menambah nominal Bankeu kedepannya. Mudyat menyebut, Kabupaten PPU memberikan persentase kemenangan terbesar saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu.

"Kebetulan juga kemenangan terbesar ada di PPU hampir 70 persen. Ibunya juga salah satu tokoh pemekaran PPU, saya yakin nanti nilai Bankeu bisa lebih besar lagi," ucapnya dengan penuh optimis.

BACA JUGA: Kejar Swasembada Pangan, Distan PPU Buat Gerakan Panen Padi Impari di Desa Sesulu

Sekadar diketahui, APBD Kabupaten PPU tahun anggaran 2025 ini diangka Rp2,6 triliun.

"APBD kami terbatas yang mana 90 persen dari bagi hasil. Karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) tak sampai 10 persen. Ini bisa menjadi perhatian khusus gubernur," pungkas Mudyat.

Sumber: