Usulan Komisi III DPRD Samarinda Agar Kemacetan Simpang Tiga PM Noor Berkurang: Tertibkan Pedagang Sekitar
DPRD Samatinda usulkan penertiban pedagang sekitar simpang tiga PM Noor agar mengurangi kemacetan. -mayang/disway-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemkot Samarinda membangun perbaikan infrastruktur kota. Seperti perbaikan jalan, pembangunan terowongan (Tunel Selili), perbaikan drainase dan lain-lain.
Terkait dengan simpang 3 di kawasan Jalan DI. Panjaitan dan PM Noor, Arif mengusulkan, Dinas Perhubungan perlu melakukan pembenahan arus lalu lintas dengan menertibkan para pedagang di lokasi tersebut agar arus lalu lintas lebih lancar.
Relokasi ini pun dianggap menjadi salah satu cara yang mampu mengurangi dampak penumpukan arus kendaraan yang beraktivitas melewati jalan tersebut setiap harinya.
BACA JUGA:Macet Menahun, Traffic Light Simpang Tiga PM Noor-DI Panjaitan Akan Dibenahi
"Perlu adanya percepatan perbaikan dan diaktifkan kembali rambu lalu lintas di lokasi tersebut, agar lebih tertib dan mengurangi potensi kecelakaan," ungkap Anggota Fraksi PKS itu.
Arif menuturkan, pembuatan trotoar oleh PUPR dirasa penting sebab jalan tersebut tak hanya dilewati kendaraan bermotor, tetapi juga pejalan kaki.
"Tujuannya agar hak pejalan kaki dapat terakomodir dan lebih aman dan nyaman melakukan aktivitas harian di simpang gang tersebut," kata dia.
BACA JUGA:Tingkatkan Infrastruktur Drainase, Komitmen Pemkot Atasi Persoalan Banjir di Samarinda
BACA JUGA:Pemkot Samarinda Bakal Bangun IPA PDAM Setiap Tahun, Segini Besaran Anggarannya
Tak ketinggalan, Arif juga menyarankan agar petugas OPD terkait dapat berjaga di kawasan tersebut. Hal ini untuk mengawasi dan membantu kelancaran arus kendaraan.
"Ini demi menghentikan pak ogah (Polisi cepek) beroperasi di sana. Selama ini kan munculnya pak ogah ini karena kurang adanya pengawasan yang ketat," jelas arif.
"Jadi, hal itu dimanfaatkan sebagai lahan pencari keuntungan di tengah masyarakat oleh oknum-oknum itu tadi. Sekiranya ini menjadi evaluasi bersama menekan timbulnya praktik pungutan kepada masyarakat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: