Pj Gubernur Heran, Ada OPD Ambil Data dari Jakarta

Penajam, NOMORSATUKALTIM - Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik mengungkap sejumlah keanehan saat membuka Sosialisasi Data Desa Presisi di Penajam Paser Utara (PPU), Senin (23/10/2023).

Dikutip dari rilis resmi Pemprov Kaltim, Akmal menyatakan ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meminta data terkait wilayahnya dari Jakarta.

"Ada OPD yang mengambil data dari Jakarta. Menurut saya ini sungsang. Kita ini otonomi. Artinya mandiri. Lah kenapa minta data ke pusat. Konyol itu. Aneh-aneh aja," kritik Akmal saat membuka kegiatan tersebut di Kantor Bupati PPU.

Akmal menambahkan pemilik data sesungguhnya itu adalah wilayah. Data terbawah seharusnya bisa diperoleh dari masing-masing RT dan desa.

Artinya, daerah harus berani melakukan pendataan secara riil di wilayah masing-masing, mulai dari desa dan kelurahan.

Akmal mengingatkan bahwa hakikat otonomi daerah yang sudah cukup lama diperjuangkan adalah kemandirian.

"Ini challenge bagi kita. Tunjukkan data kita sendiri. Tapi pastikan data kita benar-benar akurat. Agar daerah punya harga diri," tegasnya lagi.

Padahal, lanjut Akmal, dasar pengambilan kebijakan pembangunan adalah data yang akurat dan presisi. Tentunya harus riil diambil dari bawah.

Banyak program pembangunan gagal karena diawali dengan penggunaan data yang tidak akurat.

Maka kata kuncinya, kata Akmal, penyelenggaraan pemerintah daerah harus berbasis data presisi.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tersebut juga mengingatkan bahwa rencana pembangunan tidak melulu harus proyek besar. Sebab semua harus diperhitungkan, baik dari sisi kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya.

"Pilih mana, besar tapi tidak sukses atau kecil tapi puas. Biar kecil yang penting sukses. Soal nanti akan ada penambahan, tentu akan kita sesuaikan selanjutnya," beber Akmal kepada peserta sosialisasi.

Pesan penting lain yang disampaikan Akmal Malik adalah soal dari titik mana program harus dimulai.

"Kita harus tahu dari mana titik mulainya. Kalau kita tidak tahu, itu wasting time namanya. Buang-buang waktu saja. Dalam iman saya, itu berdosa," sindir Akmal.

Titik awal yang dimaksudnya adalah data presisi tentang kondisi awal sebelum program dimulai. Baik soal kependudukan, jumlah penduduk miskin, masalah sosial dan ekonomi, kesehatan serta pendidikan, hingga sebaran jumlah rumah tidak layak huni.

"Setelah enam bulan harus diketahui perubahannya. Enam bulan saya sampai dimana, setahun sampai dimana. Dengan sumber daya yang kita miliki," urainya.

"Jangan bicara pembangunan keberlanjutan, jika kita tidak tahu dari mana kita memulai. Omong kosong itu semua," tandasnya.

Sosialisasi dihadiri Pj Bupati PPU Makmur Marbun dan semua unsur Forkopimda Kabupaten PPU dengan menghadirkan akademisi IPB, Sofyan Sjaf. Hadir pula para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten PPU.  

 

 

 

Sumber: