Dukung IKN, Pemprov Kaltim Siapkan 8 Program Pembangunan

Nomorsatukaltim.com - Pemerintah Provinsi Kaltim, menyiapkan delapan prioritas pembangunan tahun 2024-2026. Program ini erat hubungannya dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat untuk menyukseskan Ibu Kota Nusantara.

Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengharapkan seluruh pihak, terutama organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, dapat menyesuaikan arah dari prioritas pembangunan yang dimaksud.

"Delapan prioritas pembangunan itu telah disampaikan pada Rapat Pimpinan Pemprov Kaltim kepada semua perangkat daerah," ujar Sri Wahyuni, Jumat (25/8/2023).

Prioritas pembangunan itu, peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM untuk penyerapan tenaga kerja ini begitu penting, mengingat Provinsi Kaltim telah ditetapkan sebagai IKN.

Kemudian, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya.

“Melalui prioritas pembangunan ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi sangat penting, terutama mencegah penyebaran kasus stunting di Kaltim,” katanya.

Selain itu, penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan, penguatan infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Ketiga prioritas ini sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin baik di Benua Etam," ucapnya.

Selanjutnya, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.

“Kita harapkan seluruh prioritas tersebut dapat memberikan nilai manfaat besar bagi masyarakat,”  ujar Sri Wahyuni.

Sebagai Provinsi yang telah ditetapkan sebagai IKN, lanjutnya, peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama sangat diperlukan.

Dengan demikian, semua pihak, tak terkecuali seluruh OPD, program kerja yang dibangun dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan IKN," katanya. (*/Ant)

Sumber: