Sinkronisasi Data untuk Pengentasan Kemiskinan di Kaltim

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Kali ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bappeda Kaltim) menggelar forum data tematik kemiskinan tahun 2023. Forum data ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan konsiliasi data. Dengan fokus utama pada data yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kaltim. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menjelaskan, upaya pengentasan kemiskinan harus didahului dengan data dasar tentang masyarakat miskin. Sehingga, intervensi yang diberikan benar-benar bisa merespon atau menjawab persolan pengentasan kemiskinan. “Mudah-mudahan kalau kita sudah punya keselarasan dalam data kemiskinan, tentu harapan kita indikasi program yang kita buat di dalam rencana kegiatan benar-benar sinkron dengan persoalan di lapangan dan dapat menurunkan angka kemiskinan,” kata Sri Wahyuni saat membuka Forum Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023 di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (6/6/2023). Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kaltim Yusliando menyebut, permasalahan terkait dengan kemiskinan masih menjadi paradoks dalam pembangunan daerah Kaltim. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mencapai 4,48 persen, angka kemiskinan di Kaltim ternyata masih relatif cukup tinggi di lingkup regional pulau Kalimantan. Data kemiskinan Kalimantan Timur per Desember 2022 lalu sebesar 6,64 persen atau masih masih di bawah pencapaian Kalimantan Selatan yang sudah mencapai 4,49 persen dan Kalimantan Tengah 5,28 persen. “Hal ini menjadi gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di Kaltim belum sepenuhnya bersifat inklusif. Oleh karena itu hal ini perlu diantisipasi dengan baik melalui kebijakan pembangunan yang tepat didukung dengan data yang akurat,” ungkap Yusliando. Yusliando melanjutkan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional ditargetkan mencapai nol persen di tahun 2024. Selain itu, sesuai dengan Pergub Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kaltim Tahun 2024-2026. Pemprov Kaltim memiliki agenda strategis dalam rangka pengentasan kemiskinan, di mana hal ini juga telah ditetapkan dalam salah satu sasaran pembangunan Kaltim. Yakni meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin dengan indikator tingkat kemiskinan dengan target tahun 2026 sebesar 5,5 persen, kedalaman kemiskinan 0,74 dan keparan kemiskinan 0,1 persen. “Oleh karena itu, sinkronisasi dan konsiliasi data terkait dengan kemiskinan dalam forum data ini sangat penting untuk mendukung strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ujarnya. (*/KRV/ADV/Kominfo Kaltim)

Sumber: