Diskominfo Kaltim Akan Buat Moratorium Aplikasi Baru pada Setiap OPD Kaltim

Samarinda, Nomorsatukaltim.com - Rencana dari Diskominfo Kaltim untuk menertibkan aplikasi pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Untuk dijadikan super apps agar tidak ada aplikasi yang mubazir. SPBE ini untuk memudahkan masyarakat mengakses semua aplikasi dari OPD Kaltim. Gencarnya perangkat daerah membangun sistem informasi melalui perangkat digital yang disebut higoverment. Disinyalir banyak aplikasi yang dibangun tersebut sekarang terlantar. Aplikasi-aplikasi yang terlantar itu menjadi beban APBD Kaltim. Karena sejak dibangun dan dioperasikan anggarannya bersumber dari pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfa) Kaltim akan membuat moratorium untuk membuat aplikasi baru yang lebih efesien pada setiap opd. Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengatakan rencana awalnya akan menginventaris aplikasi pada setiap OPD dalam rangka menertibkan aplikasi tersebut. “Sedang kita inventarisir dulu, setelah itu akan kita laporkan kepada bu sekda. Apakah ini kita takedown atau kita buang dari server kita.” ucap Faisal Ia juga merancangkan aplikasi yang besar yang nanti akan memudahkan masyarakat. Hingga jika membuka informasi terkait opd kaltim hanya perlu dengan satu aplikasi aja. “Jadi kita bikinkan program besarnya nanti aplikasi-aplikasi yang kecil akan masuk ke dalamnya.” “Supaya tertib kita stop dulu pembuatan aplikasi agar tidak buang-buang biaya,” ungkap Faisal Aplikasi-aplikasi terlantar itu dampak dari gencarnya Pemerintah Kaltim membangun sistem informasi digital. Ada banyak sebutan yang memberi gambaran pemerintah yang masih belum padu mengorkestra lahirnya aplikasi digital di setiap OPD-OPD. Sekda Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan setelah rapat koordinasi SPBE. Pemprov sudah melakukan layanna digital tapi masih secara parcial belum secara integral. Dengan adanya SPBE ini Pemprov Kaltim akan integrasi atau memperkuat dalam layanan digital tersebut. “Saat ini masih parcial tidak dalam satu tempat yang tertintegrasi. Jadi sekali mengakses masyarakatl sudah bisa melakukan semua layanan digital,” ucap Wahyuni Ia juga melanjutkan kedepannya SPBE Pemprov Kaltim bisa untuk pengentasan kemiskinan. Jadi data yang tersedia bisa menjadi rujukan untuk penanganan kemiskinkan. “SPBE tidak hanya bicara infrastruktur digital tapi bicara menejemen pemerintah yang menggunakan infrastruktur digital sebagai solusi,” kata Wahyuni Program ini telah diluncurkan hingga perangkat daerah disegala level menuju sistem digital. Tentunya perlu sinergi, kolaborasi, dan koordinasi untuk pembangunan SPBE Kaltim terwujud dengan baik. Karena ini langkah besar bagi pemprov Kaltim mengubah sistem pemerintahan menjadi digital. Pemprov kaltim optimis mempercepat sistem digital terkait tatakelola, layanan, tekhnologi informasi dan komuniasi, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik. (mhn/ADV/Kominfo Kaltim)

Sumber: