Pemkab Penajam Paser Utara Gagal Penuhi Target APBD 2021

PENAJAM PASER UTARA - Penajam Paser Utara (PPU) masih memerlukan perhatian keberlanjutan pembangunan dengan banyaknya persoalan. Satu masalahnya, karena pada 2021 beberapa target yang ditentukan gagal dipenuhi. Hari ini, Senin, (21/3/2022) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam Pongrewa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2021 dalam sidang Paripurna DPRD PPU. Dipimpin langsung Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi sejumlah ketua fraksi DPRD dan anggota serta Forkopimda dan staf di lingkungan Pemkab PPU. "Penyampaian ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban mengenai akuntabilitas keuangan," ucapnya. Adapun arah kebijakan Pemkab PPU itu telah disepakati dan ditetapkan bersama melalui berbagai rencana pembangunan. Utamanya visi jangka panjang dua puluh tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) PPU 2005-2025. Namun hal itu dirasa masih jauh dari apa yang diharapkan. Padahal secara waktu, target itu mesti dipenuhi setidaknya jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun lagi. "Apa yang dilaksanakan pada 2021 lalu, kebijakan umum anggaran yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Mengingat keterbatasan fiskal daerah," jelasnya. Sebutnya, program dan kegiatan prioritas yang berjalan hanya ada di seputaran layanan umum yang meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, perdagangan dan sektor lainnya yang memiliki daya ungkit bagi perekonomian. Berdasarkan struktur keuangan daerah pada APBD kabupaten PPU tahun 2021, pendapatan daerah dari target Rp 1,901 triliun terealisasi Rp 1,214 triliun saja. Sekira 63,86 persen saja yang terakomodasi dalam upaya pencarian anggaran itu. Kemudian belanja daerah dari target Rp 1,956 triliun hanya terealisasi Rp 1,118 triliun atau sebesar 57,20 persen saja. Sementara pembiayaan netto daerah dari target Rp 54,6 miliar terealisasi Rp 52,7 miliar atau sebesar 96,56 persen "Hal ini dikarenakan penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp 150 miliar tidak terealisasi, “ungkapnya. Meski begitu, masih ada beberapa capaian kinerja dalam pemenuhan urusan tersebut. Antara lain dari sektor peningkatan kualitas SDM khususnya pada urusan pendidikan, tingkat kelulusan mencapai 100 persen pada jenjang SD dan SMP. Dengan jumlah masing-masing 3.525 murid SD dan 2.933 murid SMP. Di samping itu, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD sebesar 98,88 persen. Melebihi target yang ditetapkan sebesar 90,7 persen, dan untuk SMP mencapai 82,74 persen yang juga melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,5 persen. Sementara itu untuk urusan kesehatan, pemerintah Kabupaten PPU membiayai premi peserta BPJS sebanyak 70.625 jiwa dan melakukan penanganan terhadap kasus stunting sebanyak 811 orang. Pada sektor pengembangan infrastruktur, tercatat kondisi jalan mantap mencapai 73,39 persen dari total panjang jalan sebesar 1.241,30 kilometer. Pembuatan saluran drainase sepanjang 5.030 meter, dan pembangunan drainase lingkungan sepanjang 7306,14 meter. "Dari berbagai kegiatan pembangunan yang telah di laksanakan selama ini sudah banyak hasil yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten PPU. Namun demikian pemda PPU sadar dan tidak menutup diri, bahwa masih banyak persoalan yang memerlukan sentuhan lebih lanjut melalui program dan kegiatan," kata Hamdam. Menyikapi itu, Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi menuturkan lembaganya memahami minimnya pencapaian itu. Karena ada banyak hal yang terjadi sepanjang tahun lalu itu. "Tapi optimisme tetap harus dibangun dan kita semua tetap berupaya untuk mewujudkan apa yang sudah kita sepakati bersama di tahun selanjutnya," ucapnya kepada nomorsatukaltim.com - Disway Kaltim. Selanjutnya, DPRD PPU telah membentuk panitia khusus (pansus) LKPJ untuk menggodok apa saja yang akan menjadi catatan legislatif. Harapannya, apa yang menjadi catatan itu bisa segera dijawab dengan hasil yang baik di kemudian hari. "Seusai aturan, pansus akan bekerja selama sebulan. Nanti setelah itu akan ada paripurna untuk penyampaian pandangan tiap fraksi," pungkasnya. (rsy/eny)  

Sumber: