Pemkab PPU Minta Jalan Pendekat Pulau Balang Dibiayai Pemerintah Pusat

PENAJAM PASER UTARA- Pemkab Penajam Paser Utara meminta pemerintah pusat juga mengambil alih pembiayaan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi PPU. Seperti diketahui, jalan pendekat sisi Balikpapan sepanjang 14 kilometer akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah pusat tidak setengah-setengah merampungkan dua jalan akses pendekat tersebut. Jalan pendekat yang di sisi PPU, memang tidak separah akses pendekat di sisi Balikpapan yang belum ada sama sekali. Di PPU akses itu telah ada. Pun telah dapat dilalui kendaraan. Namun tetap saja, jalan itu belum rampung. Masih ada terdapat titik yang belum tersentuh semenisasi atau rigit beton alias masih hamparan tanah. Secara lebar jalan juga masih belum sesuai dengan perencanaan. "Kalau akses di Balikpapan sudah rampung, jembatan itu juga belum bisa dimanfaatkan secara maksimal jadinya. Karena akses di sisi PPU belum selesai seratus persen," ujar Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang, Selasa, (1/3/2022) kepada nomorsatukaltim.com - Disway Kaltim. Total keseluruhan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang hasil perencanaan Pemerintah Provinsi Kaltim ialah sepanjang kurang lebih 34 kilometer. Sekira 14 kilometer di sisi Balikpapan dan 20 kilometer di sisi PPU. Dari 20 kilometer itu, sebut Nicko, baru sekira 2,5 kilometer saja yang rampung dengan material rigit. Sementara masih ada sekira 17,5 kilometer lagi yang masih perlu disentuh. Sepanjang itu membentang dari Jembatan Pulau Batang, Kelurahan Pantai Lango menuju ke Kelurahan Gresik, Jenebora dan Buluminung. Perlu diketahui juga, Pemkab PPU hingga saat ini telah berinvestasi besar dalam pembangunan itu. Setidaknya telah mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp 348 miliar untuk mendukung akses menuju ke Jembatan Pulau Balang. Mulai dari simpang tiga Kelurahan Riko hingga ke Jembatan Pulau Balang. Itupun sumber dananya berasal dari pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), baru ditambah APBD PPU sekira Rp 200 miliar. Dalam hal ini, Pemkab PPU jelas menginginkan adanya kejelasan terhadap sumber anggaran untuk merampungkan jalan itu. "Karena jika dibebankan ke anggaran daerah, jelas kita saat ini tidak sanggup. Maka itu kita minta, apakah turut diambil pemerintah pusat atau tetap dibiayai Pemrov Kaltim," tutupnya. (rsy/eny)

Sumber: