Wakil Rakyat Minta Jangan Ada Karyawan Pertambangan di PHK

Makmur HAPK. (Michael/DiswayKaltim)

Samarinda, DiswayKaltim.com – Tingkat pengangguran di sektor pertambangan masih menghantui Kaltim. Bahkan sebagian hendak dirumahkan. Hal itu terungkap usai reses yang dilakukan anggota DPRD Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengakui hal itu. Diantaranya daerah  Bontang, Kutim dan Berau.

"Beberapa daerah yang masyarakatnya bergantung pada industri pertambangan batu bara, saat ini resah dengan wacana perumahan karyawan ini. Dan ini merupakan salah satu aspirasi yang mereka sampaikan," terangnya.

Mantan Bupati Berau ini pun meminta Komisi IV turun ke lapangan. Melakukan peninjauan untuk mengetahui lebih detail persoalannya sebelum disampaikan kembali kepada pemerintah.

"Kalau tidak segera ditindaklanjuti akan jadi masalah di lapangan kedepannya dan tingkat pengangguran bakal semakin tinggi," terang Makmur.

Dia menyebut kalau pun harus diadakan rasionalisasi untuk tenaga kerja, tidak untuk masyarakat lokal. Karena di Kaltim juga ada tenaga kerja dari luar daerah.

"Nanti Pak Rusman Yakub yang tinjau ke lapangan dan saya juga ikut mendampingi untuk road show ke kabupaten/kota. Tapi saya berharap, memprioritaskan penduduk lokal untuk tetap bekerja," ucapnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV Rusman Yaqub meminta pemerintah  memberikan instruksi kepada perusahaan untuk tidak merumahkan karyawannya.

"Karena, kalau itu terjadi, akan ada dampak-dampak baru," imbuhnya. (mic/boy)

Sumber: