Pasca OTT Bupati PPU, DPRD Harap Roda Pemerintahan Tak Terganggu

PPU, nomorsatukaltim.com - Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) berharap roda pemerintahan tak terganggu. Seusai ditangkapnya Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/1/2022) lalu. Ketua Fraksi Amanat Bulan Bintang DPRD PPU, Zainal Arifin mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Kemudian ia berharap hal ini tidak berpengaruh pada pelayanan ke masyarakat. "Kami prihatin dengan kejadian ini. Kami tetap berharap roda pemerintahan di pemerintahan tetap berjalan baik. Apalagi menyangkut kepentingan masyarakat," ucapnya kepada nomorsatukaltim.com - Disway News Network (DNN), Kamis, (13/1/2022). Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara Terkena OTT KPK, Wabup: Ini Musibah Untuk Kita Semua Anggota Komisi III DPRD PPU ini tidak ingin permasalahan ini merembet hingga ke pegawai. Adapun terkait semua program yang sudah direncanakan, tetap bisa berjalan maksimal. Pasalnya sejak penangkapan itu, aktifitas hari ini cukup terganggu. Sebab ada beberapa unsur pejabat tinggi lain yang ikut diamankan. Seperti Plt Sekkab PPU Muliadi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) PPU Edi Hasmoro dan beberapa lagi. Selain itu, ada empat lokasi yang turut disegel petugas KPK. Yaitu Ruang Bupati, Ruang Sekkab, Ruang Kepala Dinas PUPR, dan Rumah Jabatan Bupati PPU, yang diduga menjadi lokasi transaksi gratifikasi. "Jangan sampai adanya masalah ini, kinerja pelayanan menjadi melemah. ASN harus tetap semangat, seperti biasanya. Agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. terkait pelayanan pada masyarakat," tutup Zainal. (rsy/zul) Editor: Muhammad Zulfikar Akbar

Sumber: