LKPj Harus Sesuai RPJP

Kutim, Nomorsatukaltim.com – DPRD Kutim membentuk panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPj. Pansus akan menilai kinerja Pemkab dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Kutim.

Ketua Pansus LKPj DPRD Kutim, Faisal Rahman mengatakan hasil telaah ini dapat menjadi evaluasi. Masukan dari penilaian LKPj ini dapat membantu arah pembangunan Kutim di periode baru. “Meski kepemimpinan berganti, hasilnya tetap penting. Karena harus sesuai dengan RPJP Kutim selama ini,” ucap Faisal. Politisi PDIP ini menilai pergantian kepemimpinan bukan berarti pemkab bisa berkilah. Beralasan program yang berjalan berasal dari perencanaan sebelumnya. Mengingat, program pemerintah memang harus sesuai dengan RPJP. “Jadi kalau memang sebelumnya ada yang melenceng dari jalur RPJP. Maka pemerintah saat ini harus bisa kembali meluruskan,” tuturnya. Dalam waktu sebulan ke depan, tim pansus dipastikan super sibuk. Rapat maraton dan tinjauan ke lapangan akan intens dilakukan. Mengingat waktu yang sangat terbatas untuk menilai LKPj tersebut. Belum lagi pansus juga akan meminta data terkait program yang dijalankan. “Semoga saja bisa cepat. Mulai dari proyek fisik, bantuan sosial hingga pengelola keuangan akan kami pelajari,” bebernya. Memang pansus tak bisa membeber detail terkait persoalan yang bakal disoroti. Tetapi Faisal melihat ada beberapa isu yang mesti diselesaikan. Seperti meningkatnya angka kemiskinan di Kutim. Hal ini jadi salah satu yang bakal disoroti. Terutama terkait pemicu dan langkah penanggulangan yang bakal diambil. “Angka kemiskinan ini harus diperbaiki. Tentu harus ada langkah yang diambil nantinya,” sebutnya. Begitu juga terkait dengan pembangunan infrastruktur. Pansus LKPj juga akan memberi perhatian khusus. Mengingat banyak proyek fisik yang masih mandek. Atau justru menimbulkan utang kepada pihak kontraktor. “Makanya kami perlu kumpulkan data dulu dan mempelajari hasil laporan ini,” kata Faisal. Salah satu persoalan yang juga harus dapat perhatian adalah penanganan COVID-19. Terutama mengenai pemulihan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini menurutnya masih belum berjalan baik. Termasuk tahun lalu. “Jadi, pemerintah perlu ada persiapan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19,” tandasnya. (adv/bct/boy)

Sumber: