Proyeksi Rp 1,5 Triliun

TANJUNG REDEB, DISWAY - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau tahun 2022 turun, dibandingkan tahun 2021. Nilainya diperkirakan Rp 1,5 triliun.

Ini diketahui dari paparan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, beberapa waktu lalu. Dijelaskan Kepala Bapenda Berau Sri Eka Takariyati, kembali terkoreksinya APBD tahun 2022, disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya, yakni masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pelaporan, belum optimalnya kontribusi perusahaan milik daerah dalam penerimaan asli daerah, serta kurangnya transparansi perhitungan bagi hasil pajak pemerintah pusat dan provinsi. “Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyebabkan beberapa izin yang semula kewenangan kabupaten, diambil alih provinsi. Ini berdampak terhadap penerimaan pajak dan retribusi,” ungkapnya, Rabu (7/4). Untuk persentase target pendapatan daerah tahun 2022, diproyeksikan masih akan didominasi Dana Transfer atau Dana Perimbangan yang mencapai 85 persen atau sekitar Rp 1,3 triliun. Di mana terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 576,8 miliar atau 25 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa dan DID sebesar Rp 546 miliar atau sebesar 30 persen, serta Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Provinsi maupun Bantuan Keuangan Provinsi senilai Rp 209 miliar.(lihat grafis) Kemudian, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 13 persen atau sekitar Rp 209 miliar. Yang terdiri dari pajak daerah Rp 71,1 miliar, retribusi daerah Rp 11 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 19,6 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 97,9 miliar. “Ada juga lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni dana hibah Bosnas sejumlah Rp 37,4 miliar hanya 2 persen,”sebutnya. Jadi, perhitungan proyeksi APBD tahun 2022 ini, diperoleh dari analisis rasio keuangan alokasi pendapatan belanja daerah dari periode-periode sebelumnya, kata Sri Eka. Lanjutnya, untuk mencapai target pendapatan daerah tahun 2022, sejumlah skema harus dilakukan. Khusus untuk meningkatkan dan memaksimalkan pajak perlu ada kerja sama dengan pemerintah provinsi, memaksimalkan potensi pajak sarang burung walet serta melakukan perubahan peraturan daerah (Perda) pajak. Kemudian dari sektor retribusi perlu adanya revisi Perda retribusi, meninjau ulang besaran tarif retribusi serta memaksimalkan potensi retribusi. “Untuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) perlu peningkatan proporsi bagi hasil saham kepada Pemkab Berau, dan meningkatkan penanaman modal kepada bank daerah,” pungkasnya. Menanggapi itu, Bupati Berau Sri Juniarsih, mengaku akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan meminta memaksimalkan retribusi atau pendapatan-pendapatan daerah. Sehingga memaksimalkan penerimaan ke daerah, untuk kepentingan masyarakat atau pembangunan. Selain itu juga, berupaya mendapatkan dukungan pembangunan dari pihak pemerintah provinsi dan pusat. “Semoga saja pandemik segera berlalu, dan sektor pendapatan-pendapatan daerah juga dapat meningkat. Termasuk meningkatnya perekonomian masyarakat. Jadi kita tetap optimistis,”tuturnya. Bupati mengakui, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang menanti di masa jabatannya. Selain penuntasan pandemik dan ekonomi pasca COVID-19, 18 program prioritas yang diusung bersama Wakil Bupati Gamalis, akan mulai direalisasikan. Bupati berhijab ini menyadari, situasi keterbatasan anggaran kemungkinan besar masih menghantui di tahun 2022. Kondisi itu, akan sangat sulit merealisasikan 18 program dalam waktu bersamaan. Sehingga, pihaknya akan memutuskan dan memilih program unggulan yang sangat prioritas untuk segera dilaksanakan. Apalagi, melalui Musrenbang dalam merumuskan RKPD sudah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menerima dan menjalankan 18 program yang diusung. “Sudah ditentukan, salah satunya Diskominfo untuk menyiapkan 1.000 titik Wifi gratis bagi warga. Mulai tahun ini, sudah menginventarisir titik-titik mana yang akan dipasang,” terangnya. Selain itu, program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) gratis yang nantinya akan diakomodir oleh Dinas Kesehatan Berau. Dan tak kalah pentingnya, peningkatan sarana penunjang sektor pariwisata di Bumi Batiwakkal, sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kunjungan wisatawan. */ZUH/APP

Sumber: