Ikut Aturan, Kuncinya Vaksin

TANJUNG REDEB, DISWAY - Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, akan mengikuti aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Meski demikian, harus ada keputusan pemerintah daerah terlebih dahulu, termasuk soal vaksinasi guru.

Kepala Disdik Berau, Murjani mengakui, sejauh ini pembelajaran di Kabupaten Berau memang masih pembelajaran jarak jauh (PJJ). Terutama di daerah rawan penyebaran virus corona di 4 kecamatan kota, meliputi Tanjung Redeb, Sambaliung, Teluk Bayur dan Gunung Tabur. Dirinya memang sudah mendengar aturan menteri untuk wacana pembukaan sekolah di Juli. Meskipun sebelumnya sempat diluruskan, bahwa sekolah tidak harus buka di Juli, melainkan sekolah yang mayoritas tenaga pendidik dan beberapa pekerja di sekolah sudah mendapatkan vaksin. “Bukan guru saja sebenarnya yang diharuskan divaksin, jika bisa satu sekolah keseluruhan seperti tenaga pustaka, TU nya juga mendapatkan vaksin, itu yang dipertimbangkan untuk pembukaan sekolah,” jelasnya kepada Disway Berau, Kamis (8/3). Itulah mengapa, Murjani mengharapkan agar tenaga pendidik bisa dijadikan prioritas untuk mendapatkan vaksin untuk mendukung PTM di Juli nanti, mengingat bulan tersebut sudah memasuki tahun ajaran baru. Jika melihat seluruh tenaga pendidik di seluruh sekolah di Kabupaten Berau, terdapat sekiranya 5.000 yang seharusnya mendapatkan vaksin, kendati untuk vaksin untuk tenaga pendidik baru sejumlah 200 terlebih dahulu. Itu pun vaksin diperuntukkan untuk guru yang rawan di daerah terpapar. Murjani mengakui, ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) yang sangat besar, untuk mengejar dalam waktu 3 bulan lagi. Mengingat, kuota vaksin tidak bisa diberikan kepada mereka semua. Lanjutnya, jika PTM bisa dibuka di bulan Juli tanpa melihat persyaratan vaksin, pihaknya mendukung penuh untuk PTM, lantaran evaluasi sejauh ini, tatap muka secara langsung memang lebih baik daripada PJJ. Apalagi, masih ada daerah Blank Spot yang seharusnya mereka sudah bisa membuka sekolah, namun masih belum diperbolehkan mengingat keputusan bersama dan ketakutan untuk tertular masih ada. Murjani juga menjelaskan, sesuai oleh arahan Kemendikbud, jika pembukaan sekolah nanti dilakukan maksimal akan ada 18 anak per kelas, dengan minimal dua kali rotasi, atau tiga kali rotasi. Intinya, ada tatap muka jika sekolah mendapatkan vaksin. Begitu juga pertimbangan orang tua menjadi bahan pertimbangan. “Kami dengan kepala daerah akan melakukan rapat kembali, untuk mengambil keputusan. Memang sebelumnya, ada usulan dari PGRI untuk vaksin ke tenaga pendidik diprioritaskan,” ujarnya. Sebelumnya, Disdik Berau pernah menyusun skema, jika ada sekolah yang akan tatap muka diharapkan untuk melapor pada pihaknya untuk permohonan pembukaan PTM secara mandiri dengan mempertimbangkan zona. Tetapi, sempat beberapa kali berlangsung, namun semua sekolah tidak diperbolehkan untuk belajar di tempat. Dialihkan untuk pembentukan kelompok belajar dengan maksimal 5 orang, khusus daerah pedalaman dan blank spot. Murjani juga menegaskan, agar guru yang beban mengajarnya di kota untuk tetap bersunggung-sungguh memperhatikan anak murid meskipun melalui pembelajaran jarak jauh. Begitu juga untuk daerah blank spot. Sebab PJJ masih memiliki banyak evaluasi dan berjalan sudah lebih dari 1 tahun lamanya. “Beberapa SD di daerah blank spot, ada yang mengajukan surat baru-baru ini, untuk persiapan Ujian Sekolah untuk kelulusan saja. Untuk pemberian izin, masih kami pertimbangkan,” tandasnya. Diberitakan sebelumnya, pro kontra soal rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) oleh pemerintah dianggap tidak menyentuh substansi. Ini karena PTM  bulan Juli bukanlah opsi. Melainkan kewajiban bagi sekolah yang sudah melakukan vaksinasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meluruskan persepsi yang beredar di daerah terkait kepastian penerapan metode PTM. "Ini salah persepsi sekolah dibuka di bulan Juli. Sekolah dibuka pada saat semua gurunya sudah divaksin," ujar Nadiem, di hadapan para Calon Guru Penggerak, di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (6/4). Jadi kalau hari ini sudah ada sekolah yang belum divaksin dan belum menyiapkan preparasi atau persiapan tatap muka, maka dipastikan melanggar peraturan, katanya. Ia menyebut semua sekolah yang para guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin diharuskan secepatnya menerapkan PTM terbatas. "Maksimal 18 anak per kelas. Jadi dua rotasi, minimal. Mau tiga rotasi silakan. Mau cuma masuk dua kali dalam seminggu, silakan. Pokoknya harus ada tatap muka kalau sudah divasin guru-gurunya," urainya. Meski demikian, wali murid atau orang tua boleh memilih dan berhak memutuskan keikutsertaan anaknya dalam proses PTM atau masih tetap belajar dengan metode jarak jauh. Menurutnya pemerintah pusat sudah mengakomodir panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) yang diterbitkan 30 Maret, lalu. "Jadi mohon ini bukan opsi lagi. SKB 4 menteri bukan mewajibkan tatap muka di bulan Juli. Itu target kita di bulan Juli semua sudah tatap muka," kata bekas bos Gojek itu. Di dalam SKB tersebut menyatakan setelah Pendidik dan Tenaga Pendidik atau PTK di satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kantor wilayah Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk memberikan layanan PTM terbatas dan memberikan layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun demikian, satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas, walaupun PTK-nya belum divaksinasi, tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah. Nadiem menyebut tantangan terbesar dari PJJ adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Ia meyakini bahwa manfaat PTM, meski terbatas pada kenyataannya sulit digantikan dengan PJJ. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda, warga satuan pendidikan, dan seluruh pihak yang terus bahu membahu memastikan prinsip kesehatan, keselamatan, dan tumbuh kembang anak berjalan semaksimal mungkin,” katanya. Menurutnya patokan sekolah diperbolehkan melakukan metode tatap muka adalah kesuksesan vaksinasi para guru dan tenaga kependidikan. "Jadi kalau semua sudah divaksin, silakan bilang ke Kepala Sekolah untuk segera mulai tatap muka. Kalau enggak mulai, itu melanggar," terangnya. Ia mengakui sudah mencoba memulai membuka kembali sekolah-sekolah di seluruh negeri sejak awal Januari, namun luar biasa sulitnya. Mendikbud sempat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan PTM menyesuaikan zonasi hijau dan kuning. "Bahkan mulai dari tahun lalu, kita coba buka di zona hijau. Masih saja belum bisa buka. Sekarang sudah 45 persen sekolah yang bisa (tatap muka)," ungkapnya. Di awal tahun, ia menyebut sudah mencoba membuka sekolah dengan memberikan kewenangan pertimbangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kala itu, pertimbangan Nadiem memberikan kewenangan kepada pemda, lantaran adanya daerah-daerah terpencil yang tidak begitu terdampak pandemi dan sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka lebih dulu. Apalagi, kata dia, daerah terpencil biasanya yang paling kesulitan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring, sebab kekurangan sinyal internet yang belum merata di seluruh daerah. "Ada kabupaten/kota yang warnanya (zona) merah. Tapi di daerah tersebut ada wilayah terpencil yang tidak terdampak. Itupun sulit sekali untuk dibuka," katanya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Anwar Sanusi menyebut kebijakan SKB 4 menteri bersifat situasional. Tergantung dengan kondisi angka terkonfirmasi positif di tiap daerah. "Kalau situasinya mungkin masih merah atau belum menentu. Jadi bisa dibuat dua sif dulu, atau mungkin seperempat dulu. Nanti baru bisa penuh kalau sudah tidak ada COVID lagi," ujarnya. Jadi setiap sekolah yang sudah menggelar PTM boleh dilakukan dengan aturan 50 persen kapasitas kelas saja yang boleh masuk kelas. Tapi khusus untuk siswa SMK yang sedang melakukan praktik, diperbolehkan melakukan kegiatannya sepanjang mereka menerapkan protokol kesehatan. Ia menyebut setiap satgas di tiap daerah sedang mempercepat akselerasi vaksinasi para guru dan tenaga pendidik. Ia mencontohkan vaksinasi sasaran guru di Balikpapan dilanjutkan. Ada seribu guru yang divaksin, di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, kemarin. Sementara sekitar seribu guru di Samarinda juga dijadwalkan menjalani vaksinasi, hari ini. "Beberapa kabupaten/kota bahkan ada yang sudah semua. Sebenarnya guru menjadi prioritas vaksinasi. Setiap pemerintah daerah kabupaten kota komitmen melakukan itu," katanya. Ia menegaskan PTM bisa dilakukan secara bertahap. Menyesuaikan jumlah guru yang sudah divaksin. "Tetapi sekali lagi saya harus minta izin dulu kepada Gubernur untuk skala Kaltim. Tapi kalau kabupaten/kota ya silakan (kebijakan) kabupan kotanya seperti apa," imbuhnya.RAP/APP

Sumber: