Coba Lobi Pusat

TANJUNG REDEB, DISWAY – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B, terkendala. Salah satunya soal anggaran. Bupati Berau Sri Juniarsih, mencoba lobi-lobi ke pemerintah pusat.

Ditegaskan Bupati, pembangunan rumah sakit itu tetap menjadi salah satu prioritas program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Meski anggaran untuk saat ini belum ada, namun itu tetap diupayakan. Menurutnya, ada beberapa sumber dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau, yakni dari provinsi maupun dana dari pusat. “Memang untuk APBD saat ini cukup berat. Tapi bukan berarti tidak ada opsi lain mendapatkan dananya. Lobi-lobi juga akan kami lakukan tidak hanya di provinsi, tetapi juga ke pemerintah pusat. Memang ini harus diperjuangkan, dan dikawal terus,” katanya, Rabu (24/3) kemarin. Sementara, terkait lahan yang digunakan, memang membutuhkan lahan sekira 10 hektare. Namun baru ada sekira 4,5 hektare saja. Menurut Sri Juniarsih, sisa lahan yang diperlukan tetap akan diselesaikan. Untuk teknisnya, hal itu akan dikaji lebih lanjut dengan menyesuaikan kondisi lahan yang ada. “Bisa saja, pembangunan gedungnya nanti akan menyesuaikan dengan lahannya,” katanya. Sri juga optimistis dalam masa kepemimpinannya sebagai bupati Berau, akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit tipe B. Hal itu dilakukan, sebagai keseriusan pemerintah daerah dalam meningkat fasilitas kesehatan di Bumi Batiwakkal. “Jika semua selesai, di masa ini paling tidak ada peletakan batu pertama dulu. Sambil berupaya dan berusaha terkait sumber dananya. Semoga saja bisa dilakukan tahun ini,” jelasnya. Seperti diketahui, rencana pembangunan rumah sakit, sudah pula disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih saat bertemu dengan Gubernur Kaltim Isran Noor, beberapa waktu lalu sempat membahasnya. Bersama Wakil Bupati Gamalis, pihaknya menyampaikan rencana pembangunan mendapatkan dukungan dari Pemprov Kaltim. Pasalnya, keberadaan rumah sakit ini, menurut Sri merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Berau. “Intinya juga Kami berharap, pembangunan rumah sakit baru bisa terwujud dan didukung pemprov,” ujarnya. Ditanya dukungan seperti apa yang diharapkannya, Sri menyebut bisa banyak hal. Salah satunya dukungan anggaran, apalagi di tengah pandemik COVID-19 yang belum berakhir. Sementara Ketua DPRD Berau Madri Pani mengaku mendukung rencana pembangunan RS Tipe B tersebut. Hanya, untuk tahun ini dirinya menilai, sulit untuk mewujudkan pembangunannya di tengah APBD yang terbatas. “Apalagi juga lahannya belum sepenuhnya dibebaskan. Jadi memang agak sulit dibangun tahun ini. Kecuali ada strategi khusus yang dilakukan kepala daerah untuk membangunnya,” terangnya. Dirinya juga menegaskan, sebagai mitra pemerintah daerah, apa yang menjadi program bupati dan wakil bupati Berau tentu akan didukung. Hanya saja, dalam merencanakan program tersebut, pemerintah daerah harus benar-benar mengawal program itu hingga ke pemerintah pusat. “Sama-sama ini kita kawal. Jangan sampai hanya sebatas program saja. Harus berani jemput bola sampai ke pusat untuk memperjuangkan pembangunan rumah sakit tipe B ini, apalagi anggarannya tidak sedikit,” pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, rencana Pemkab Berau, membangun RSUD tipe B, bisa jadi batal lagi tahun ini. Kendalanya anggaran, lahan, hingga Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Berau, Agus Wahyudi. Dikatakannya, persoalan lahan saja hingga kini masih belum sesuai. “Selain anggaran, lahan yang ada juga masih kurang. Jadi memang belum bisa dilakukan,” katanya. Menurutnya, pembangunan rumah sakit tipe B dibutuhkan lahan seluas sekira 10 hektare. Sementara yang ada, hanya sekira 4,5 hektare. Untuk pembangunan rumah sakit itu juga diperkirakan membutuhkan anggaran sekira Rp 400 miliar, sementara tahun ini belum ada dialokasikan. “Rumah sakit tipe B itu, bukan dari bangunannya saja. Tapi juga fasilitas harus lengkap dari rumah sakit yang ada sekarang, jadi wajar memang jumlahnya. Serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan mumpuni,” jelasnya. Selain itu, penyiapan SDM yang profesional salah satu faktor penting. Sebab, kata Agus, untuk mengambil tenaga kesehatan (Nakes) dari Rumah Sakit Pratama Talisayan yang masih tipe D, dan RSUD dr Abdul Rivai tipe C sangat tidak memungkinkan. Pembangunan rumah sakit tipe B, diakui Agus memang sangat dibutuhkan di Kabupaten Berau. Adanya rumah sakit itu, pasien yang tidak bisa ditangani di rumah sakit tipe C bisa dirujuk ke rumah sakit tipe B. “Memang seperti itu alurnya,” ujarnya. Lanjutnya, sekalipun ada bantuan dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), tetap belum bisa dilakukan, jika kesiapan lahan dan SDM belum maksimal. Pemerintah daerah kata Dia, tentu sangat berhati-hati dalam membangun rumah sakit tersebut. Meski keberadaannya memang prioritas untuk dilakukan. Jika dipaksa membangun tahun ini, dikhawatirkan menjadi bangunan tak terpakai, karena masih membutuhkan SDM lagi. “Kalau hanya bangunan saja tanpa mempersiapkan segala kelengkapannya, khawatir menjadi bangunan tak terpakai. Makanya sebelum dibangun, semuanya harus siap,” tuturnya. Namun pembangunan rumah sakit tipe B itu bisa saja dilakukan pada tahun 2022 mendatang atau bahkan bisa saja dimulai 2023 nanti. Tergantung dari ada atau tidaknya anggaran yang akan digunakan. Kemudian, apakah nanti pembangunannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau, atau menggunakan APBD Provinsi. “Jika menggunakan APBD kita, maka Berau harus siapkan SDM-nya. Tapi kalau provinsi, maka bisa disiapkan dari provinsi,” pungkasnya. */ZZA/APP

Sumber: