Kutim Belum Sepenuhnya Terapkan SIPD

Kutim Belum Sepenuhnya Terapkan SIPD

Kutim, nomorsatukaltim.com – Ternyata Kutai Timur (Kutim) belum sepenuhnya menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penyesuaian sistem anyar masih perlu dilakukan. Karena masih terjadi kesalahan dalam proses input kebutuhan anggaran.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kutim, Suroto mengatakan, masih terjadi kesalahan administrasi kebutuhan anggaran. Sehingga program yang disiapkan kerap tidak terbaca oleh sistem SIPD tersebut. Pemkab pun dipaksa untuk tetap memakai sistem lama dalam APBD tahun 2021 ini. “Jadi tidak sepenuhnya SIPD. Pada proses perencanaan pakai SIPD. Tapi dalam menjalankan kerjanya kami kembali ke SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah),” ucapnya. Ia menilai, SIPD baru bisa dijalankan murni pada APBD Perubahan mendatang. Karena masih perlu penyesuaian dalam menjalankan metode penganggaran tersebut. Masih banyak instansi yang kewalahan untuk menyesuaikan program dengan anggaran yang tersedia. “Mungkin nanti APBD perubahan sudah bisa paham semuanya,” imbuhnya. Tetapi ia menilai jika SIPD tersebut sangat ideal untuk pembangunan. Karena semuanya mengacu pada perencanaan dan dibebankan kepada instansi terkait. Sehingga rencana strategis tiap instansi pun harus jauh hari disiapkan. “Termasuk juga pokok pikiran dari anggota DPRD. Jadi semuanya jelas, ada mekanisme dengan dasar perencanaan atau usulan masyarakat,” bebernya. Ia mencontohkan, seperti program pembangunan jembatan atau pelabuhan. Maka dinas terkait harus siapkan segala perencanaan. Berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). “Jadi desain perencanaan, skema pembiayaan dan lainnya harus siap. Baru proyek bisa jalan di lapangan,” ungkapnya. Begitu pula pembangunan yang bersandar pada usulan masyarakat. Maka harus melihat skala prioritas kebutuhan masyarakat. Melampirkan proposal usulan pembangunan dan sebagainya. Sehingga program Bu datang secara tiba-tiba. “Melainkan memiliki acuan. Jadi dasar penggunaan uang negara,” ulasnya. Ia berharap agar Kutim bisa menerapkan sistem SIPD ini secepatnya. Agar arah pembangunan bisa terukur dan terarah dengan jelas. Tinggal bagaimana menyiapkan perencanaan dengan baik saja lagi. Sehingga APBD sudah bisa berjalan dengan lancar dan transparan. “Memang perlu waktu. Tapi kami tetap berupaya untuk menguasai sistem SIPD ini dengan baik,” tandasnya. (bct/boy)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: