Minta Pemkab Awasi Bankeu

TANJUNG REDEB, DISWAY – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, meminta Pemkab Berau melakukan pengawasan terhadap program kegiatan yang dialokasikan dari bantuan keuangan (Bankeu). Ada sekira 44 paket usulan proyek, dengan anggaran sekira Rp 175,950 miliar.

“Jangan sampai yang penting ada proyek, tapi sasarannya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujarnya, Selasa (23/2). Sasaran Bankeu, ditegaskannya, harus tepat sasaran, agar tidak menjadi polemik baik di tingkat daerah maupun provinsi. Ini juga harus menjadi perhatian Pemkab Berau. Bahkan, pihaknya juga bersedia diberi masukan, jika ada program yang disepakati di DPRD Kaltim, namun dianggap tidak layak dan tidak menyentuh masyarakat langsung, sehingga dapat dievaluasi. “Silakan atensi saja kami, jangan takut, saya tidak masalah itu. Kalau misalnya, ada program yang tidak tepat. Itu lebih baik, dari pada dibangun, tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Karena yang merasakan juga masyarakat Berau,” jelasnya. Misalnya, ada proyek perbaikan jalan agar diinventarisasi ulang, apakah sudah layak dibangun dan bermanfaat kepada masyarakat, atau tidak. Karena ada juga diprogramkan pembangunan jalan, tetapi sepi aktivitas masyarakat. “Ini yang harus diperhatikan. Jika ada yang mendesak, itu yang diutamakan. Jika ada yang bisa ditunda, lebih baik ditunda saja,” katanya. Selain itu, dirinya juga meminta sinergitas antar Pemkab Berau dan Provinsi Kaltim bisa lebih diperkuat. Terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Seperti halnya sektor pendidikan, untuk jenjang SMA dan SMK, sekarang kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Dinas Pendidikan Berau kata dia, juga harus melakukan inventarisasi berapa setiap tahun lulusan SMP sederajat yang akan duduk di SMA maupun SMK. Jika daya tampung gedung-gedung SMA tidak memadai, dapat segera dicarikan solusi. “Nah, sinergitas ini harus dilakukan. Jangan pernah menganggap, ini bukan kewenangan kabupaten. Karena bagaimanapun juga, ini adalah masyarakat Berau yang menjadi tanggungjawab pemimpin daerah,” terangnya. Dalam rapat tersebut, Makmur juga mengingatkan, ketika ada program yang diturunkan dari provinsi jangan diklaim secara sepihak. Apalagi menyebut, atas jasa satu partai saja. Sebab menurutnya, semua program yang diturunkan ke Berau adalah kontribusi semua pihak. “Kita semua berjuang baik didaerah maupun di provinsi. Jangan sampai oknum tertentu merusak sistem, sehingga hubungan Pemkab Berau, dengan DPRD provinsi dan Pemprov kurang harmonis. Harapan saya teman-teman di sini, bisa saling menghormati dan menghargai,” jelasnya. Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Berau, Agus Wahyudi mengatakan,  Bankeu ini mayoritas kewenganan sekarang di Provinsi Kaltim. Pada dasarnya, daerah tidak bisa terlalu banyak ikut menentukan kegiatan dari sekian banyak usulan yang masuk di sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), mana yang diambil. “Kalau kami tentu ingin yang sangat prioritas. Ada ratusan usulan di SIPD, namun hanya 44 paket yang masuk prioritas,” jelasnya. Ia melanjutkan, Bankeu ini bersifat bantuan yang diarahkan oleh provinsi. Walaupun kata Agus bentuknya merupakan bantuan keuangan, namun klarifikasinya dan asistensinya semua dilakukan di provinsi. “Tentu peranan provinsi, terutama peranan anggota dewan di sana lebih kental,” katanya. Namun ketika ada yang kurang relevan dan kesalahan nomenklatur, itu bisa kita perbaiki. Bahkan diakuinya, pihaknya sudah melakukan rapat mengenai bantuan yang akan diturunkan. Ada beberapa yang mengalami kendala sehingga tidak bisa dilanjutkan, seperti persoalan lahan di lapangan. “Tapi di dalamnya masih diberikan kesempatan untuk merubah paket. Yang tidak relevan atau belum waktunya dikerjakan, itu akan disesuaikan,” jelasnya. Ia melanjutkan, dari 44 paket tersebut, akan ada beberapa paket yang digabung menjadi satu, yang sekiranya paket tersebut memerlukan banyak biaya. “Dalam beberapa hari kedepan kami akan webinar dengan Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim. Meskipun ada perubahan paket kegiatan, alokasi Rp 175,950 miliar yang sudah dialokasikan melalui APBD Provinsi Kaltim tidak berubah,” pungkasnya. */ZZA/APP

Sumber: