Kampung Rukun Damai Ada Bumdes, Berharap Edukasi dari Pemkab Mahulu

Kampung Rukun Damai Ada Bumdes, Berharap Edukasi dari Pemkab Mahulu

Mahulu, nomorsatukaltim.com – Kampung Rukun Damai, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), berada di pesisir Sungai Mahakam. Kampung ini sebenarnya cukup maju, namun untuk mata pencaharian masyarakatnya hingga kini hanya ditopang oleh pertanian berladang tradisional. Jadi hasilnya setiap tahun tak menentu.

“Rukun Damai berpenduduk 270 kepala keluarga (KK) terdiri 910 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 616 jiwa, dan perempuan sebanyak 400 jiwa. Warganya merata berladang tradisional setiap tahun,” ungkap Petinggi Rukun Damai, Aman Ihin, didampingi Kasi Pemerintahan Kampung, Juk dan Kasi Pelayanan Umum, Uyin, kepada Disway-Nomorsatukaltim di Ujoh Bilang, Senin (28/12/2020). Sebenarnya jika warga menekuni bidang pertanian menjadi pertanian modern, tidak sulit. Karena memang bantuan dari pemerintah daerah di bidang pertanian cukup banyak setiap tahun. “Kalau berladang tradisional, hanya untuk menopang makan setahun per keluarga. Tanah di sini subur, Cuma memang belum ada yang diolah secara modern untuk pertanian,” ungkapnya. Aman Ihin berharap, agar masyarakat Kampung Rukun Damai beralih pemikiran, secara total. Jika berladang maka harus menggunakan sistem pertanian modern. Memang sulit mengubah mindset (pemikiran) masyarakat secara langsung. “Namun jika dilakukan secara sinergitas mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, berkolaborasi dengan pemerintah kampung, maka akan bisa,” ungkapnya. “Karena kalau pertanian modern dilakukan, saya yakin akan mendapat penghasilan besar dan tetap. Sementara bantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setiap tahun disalurkan kepada kelompok tani,” tukasnya. Memang tidak mudah mengubah mindset masyarakat. Namun secara perlahan akan bisa. Padahal jika masyarakat hanya menekuni satu bidang pekerjaan, dipastikan akan berhasil. “Di Rukun Damai sudah ada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sejak 2018. Tetapi hingga saat ini belum dijalankan. Hal itu karena sulitnya menentukan bidang usaha yang harus dijalankan oleh masyarakat,” tutur Petinggi. Belum ada bidang usaha di kampung itu yang dinilai berpotensi untuk menghasilkan di atas rata-rata. Hanya bidang pertanian yang dianggap mampu. Namun kondisi masyarakat yang hingga kini belum mampu beralih ke pertanian modern. “Untuk penghasilan rata-rata dalam sebulan per jiwa warga tidak menentu. Ketahanan pangan warga hanya mengandalkan ladang tradisional,” ucapnya. Dengan kondisi itu, Petinggi berharap pemerintah daerah agar dapat memberikan edukasi menyeluruh kepada masyarakat. Sehingga warga paham bidang usaha apa yang baik dan harus dikerjakan secara total. “Sumber daya manusia (SDM) masyarakat harus diberi edukasi. Sehingga mereka akan bisa menyerap seluruh program pemerintah dibidang usaha untuk memajukan ekonomi mereka,” tambah Aman Ihin. Mewakili pemerintah kampung, Aman Ihin menegaskan, pihaknya dalam menerapkan pengelolaan anggaran, baik Alokasi Dana Desa (ADD) dari pusat dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Dari APBD kabupaen, selalu penuh kehati-hatian. “Karena anggaran tersebut wajib dipertanggungjawabkan. Sehingga untuk menentukan bidang usaha yang bagus diterapkan di kampung itu, kami berharap kabupaten dan kecamatan berkolaborasi memberikan edukasi,” tegasnya. “Baik melalui penyuluhan, pelatihan dan lainnya. Sehingga masyarakat mampu menyerap dan melaksanakan pekerjaan yang baik untuk membangkitkan ekonomi mereka,” tandas Aman Ihin.(imy/zul)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: