APBD PPU 2021 Ditetapkan, Jumlahnya Naik 11 Persen

PPU, nomorsatukaltim.com - Sah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, tahun 2021 sudah ditetapkan. Besarannya senilai Rp 1,79 triliun. Berasal dari dana bagi hasil migas, pendapatan asli daerah, dan sumber lainnya.

Dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 147 miliar lebih. Lalu dari pendapatan yang sah sebesar Rp 45,36 miliar lebih. Dan yang terbesar yakni dari dana transfer pusat, sebesar Rp 1,596 triliun lebih.

"Alhamdulillah, ada kenaikan sekira 11 persen. Dari tahun sebelumnya," kata Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud usai paripurna, Senin 30 November 2020.

Sedangkan belanja daerah secara keseluruhan mencapai Rp 1,83 triliun. Sehingga terdapat defisit Rp 48,76 miliar.

Terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1,271 miliar. Belanja modal Rp 375,109 miliar dan belanja tak terduga Rp 9,612 miliar. Ditambah belanja transfer sebesar Rp 182 miliar.

Selebihnya ada yang dialokasikan untuk beberapa hal. Antara lain sebagai penyertaan modal. Yaitu ke PDAM Rp 9 miliar, Perumda Benuo Taka (penggilingan padi) Rp 29,6 miliar. Kemudian untuk Perumda Benuo Taka Energi (PBTE) senilai Rp 3,6 miliar, Bank Kaltim senilai Rp 2,5 miliar. Serta untuk pembayaran pokok pinjaman mencapai Rp 55,13 miliar.

"Penyertaan modal itu, seyogyanya untuk meningkatkan PAD. Agar bisa berimbas pada masyarakat. Seperti pembangunan dasar," lanjutnya.

Fokus pembangunan, lanjutnya, ialah untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan daerah. Kemudian ada pembangunan fisik kantor-kantor dinas.

Lalu, juga untuk program kenaikan gaji tenaga harian lepas (honorer). Agar setara UMK, sekira Rp 3,4 juta. Anggaran yang dialokasikan sekira Rp 150 miliar.

"Bagaimana ceritanya perusahaan kita minta untuk mengikuti UMK, tapi di pemerintahan sendiri tidak mengikuti itu," ujarnya.

Selebihnya, ada pengalokasian anggaran untuk proyek tahun jamak. Jumlahnya sekira 17 paket. Di antaranya untuk melanjutkan pembangunan jalan pesisir atau coastal road. Yang belum rampung sejak dibangun 2010 lalu.

"Ada bangunan anjungan pelabuhan di Penajam yang akan dibangun. Sebagai wajah PPU. Lalu coastal road. Sesuai dengan rencana bupati-bupati sebelumnya," urai Gafur.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin mengakui memang banyak paket kegiatan yang akan dilaksanakan.

"Infrastruktur dasar itu memang penting. Semua prioritas. Termasuk jalan. Multiyears semua 2 tahun. Paling cepat 1,5 tahun," katanya.

Terbesar APBD tahun ini bisa naik karena dana pendapatan dari pusat. "Tapi, kita juga perlu mendorong ke depan agar ada pendapatan di luar itu. Tidak mungkin kita bertemu terus dengan itu. Mau sampai kapan," tutupnya. (rsy/ava)

Sumber: