Manisnya Cuan Tambang Batu Bara Untuk Pemkot Bontang

Bontang, nomorsatukaltim.com - Bontang  tidak punya lahan konsesi tambang. Tapi tetap menikmati 'cuan' hasil galian tambang. Jumlahnya pun paling banyak. Ketimbang sumber pendapatan yang lainnya dalam klaster Dana Bagi Hasil (DBH).

DBH itu dari dana transfer pusat. Yang sumbernya hasil pendapatan dari daerah lalu disetor ke pusat. Dari pusat dibagi lagi ke daerah. Daerah penghasil pasti lebih banyak porsinya. Tapi 10 kabupaten dan kota di Kaltim kecipratan semua.

Bontang salah satunya. Cuan dari hasil emas hitam ini sekitar 70 persen. Selebihnya dari pendapatan sektor lain.

Posisi kedua paling banyak sumbangsihnya dari sektor Pajak Penghasilan Rp 49 miliar. lalu ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 26 miliar.

Sedangkan dari sektor migas berada di posisi ke-3. Menyumbang Rp 25 miliar. Padahal ada pabrik gas alam cair di Bontang. Badak LNG. Tapi sumurnya ada Kutai Kartanegara. Di Bontang hanya diolah saja lalu diekspor.

Tambang pun jadi juaranya. Yang selama ini disoroti karena paling tinggi merusak alamnya.

Ternyata paling banyak juga menyumbangnya. Itu belum dihitung dengan 7 ribu warga Bontang yang bekerja di tambang milik PT Indominco Mandiri.

Uang hasil DBH itulah yang diperuntukkan membangun jalan, jembatan, perbaikan hingga ke gang-gang. Pun untuk subsidi pendidikan gratis hingga bantuan partai politik.

Namun, kabar buruknya DBH tahun depan akan kritis. Semula ditaksir penerimaan dari pos pendapatan ini sebanyak Rp 628 miliar.

Tiba-tiba melorot. Separuhnya habis terpangkas menyisakan Rp 345 miliar saja. Pemerintah pun dituntut mencari alternatif lain. Tidak bergantung dari hasil dana pusat melulu.

"Diprediksi menurun sesuai hasil rapat di pusat kemarin," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Sigit Alfian kepada wartawan.

Sebenarnya tiap tahun selalu disuarakan agar terlepas dari ketergantungan dana transfer pusat.

Setiap paripurna pengesahan APBD pun selalu disampaikan. Tapi hanya jadi jargon saja. Tanpa perwujudan program.

Terbukti. Sektor perikananan paling kecil dari komposisi DBH. Padahal 70 persen luasan wilayah Bontang berada di perairan. Pun visi misi kepala daerah mencatumkan kota maritim. Lagi-lagi maritim hanya jadi jargon saja. Belum ada program konkrit di sektor itu. (wal/ava)

Sumber: