Pilkada 2020 Rasa Dinasti Istana

Jakarta, nomorsatukaltim.com - Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai Pilkada 2020 memunculkan fenomena budaya feodalisme baru di kalangan elite politik. Hal itu ditandai dengan lahirnya dinasti politik yang memiliki episentrum di lingkaran Istana Kepresidenan.

Dinasti tersebut, kata Busyro, turut dilanggengkan dengan kerja sama antara elite partai politik dan elite bisnis. Dalam memenangkan kontestasi politik lokal.

“(Pilkada 2020) munculnya wabah budaya neofeodalisme. Yaitu berupa dominasi dinasti politik yang episentrumnya dari elite Istana Kepresidenan bersama elite parpol dan elite bisnis,” kata Busyro dalam webinar yang digelar oleh LHKP Muhammadiyah secara daring, Rabu (30/9).

Meski demikian, Busyro tak mengungkapkan secara rinci siapa dinasti politik dari episentrum Istana Kepresidenan yang dia maksud. Diketahui, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju di Pilwalkot Solo. Sementara menantu Jokowi, Bobby Nasution maju di Pilwalkot Medan.

Selain itu, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, turut bertarung di Pilwalkot Tangerang Selatan. Begitu pula anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana, yang maju di Pilkada Kediri. “Pertanyaannya, apakah ini pupuk atau racun demokrasi?” tambah Busyro.

Tak hanya itu, Busyro juga menyoroti dominasi para cukong terhadap para kandidat yang maju di Pilkada 2020 makin terlihat jelas. Ia mengibaratkan cukong politik tersebut seperti rentenir politik yang membuat proses demokrasi di Indonesia mengalami pembusukan lebih lanjut.

Busyro mafhum bila praktik cukong kerap kali mewarnai penyelenggaraan pilkada dan pemilu di Indonesia. Para cukong, kata dia, merupakan penyandang dana dari para kandidat pejabat di level pusat dan daerah untuk memenangkan pemilu.

“Ini demokrasi pilkada yang akan memperkuat praktik money politic. Hasilnya apa? Hasilnya, praktik demokrasi yang liberal transaksional,” kata Busyro.

Selain itu, Busyro juga mengingatkan bahaya Pilkada 2020. Karena digelar di tengah peningkatan penyebaran virus corona (COVID-19) di pelbagai wilayah Indonesia. Ia mengaku heran pemerintah tetap kukuh melaksanakan pilkada di tengah pandemi virus corona.

“Padahal masih pesatnya percepatan penularan COVID-19 dan tajamnya angka kematian menyusul dampak sosial ekonomi,” kata dia.

Busyro lantas meminta pemerintah meninjau kembali pelaksanaan Pilkada 2020. Busyro menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Jokowi terkait penundaan Pilkada 2020 di tengah pandemi.

Ia menyarankan seharusnya pemerintah bisa fokus mengatasi pandemi corona. Ketimbang memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan pilkada.

“Kebutuhan mendasar rakyat sekarang ini kesehatan dan keselamatan jiwa daripada pelaksanaan Pilkada 2020 dan juga kebutuhan mendasar rakyat agar mereka terhindari dari bentrok konflik horizontal,” kata Busyro. (cnn/qn)

Sumber: