Jangan Lagi Berharap, Bansos dari Pemkot Samarinda Disetop

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah kota (Pemkot) Samarinda berhenti dulu. Karena, masyarakat banyak yang sudah melakukan kegiatan di luar rumah.

Perlahan, perekonomian mulai berjalan. Walaupun, COVID-19 masih terus berkembang. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda Ridwan Tassa mengatakan bansos itu berupa paket sembako. Yang akan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Saat ini pemkot lagi melakukan koordinasi. Dengan tim satuan tugas COVID-19 untuk kelanjutan bantuan. “Tentu pemerintah melalui tim gugus tugas percepatan penangan COVID-19 akan melakukan pertemuan rapat untuk menentukan itu. Karena, saya melihat, sudah tidak ada lagi work from home (WFH)," katanya kepada Disway Kaltim, Rabu (26/8/2020).

Bansos ini awalnya difungsikan utuk membantu masyarakat yang tidak memiliki penghasilan. Lantaran harus WFH. Sehingga, kebutuhan untuk hidup masyarakat berpenghasilan harian bisa terkecukupi. "Dalam rangka membantu agar supaya kebutuhan hari - hari nya masih bisa terpenuhi, maka dibagikanlah sembako itu. Tapi, kita lihat sekarang, banyak pedagang kaki lima juga sudah berjualan. Kafe sudah banyak yang buka," tambah Ridwan.

Saat ini Dinsos Samarinda masih berfokus kepada bansos dari pemerintah pusat. Yaitu: Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS) yang dikucurkan kepada masyarakat kurang mampu. Berupa uang tunai senilai Rp 600 ribu. Dicairkan melalui Kantor Pos. "Kemarin (25/8/2020) sudah dibagi di Sungai Kunjang sebanyak 1000 Kepala Keluarga (KK). Sampai satu minggi ini pembagian terus dilakukan. Yang melakukan pembagian tersebut dari Kantor Pos. Dinas Sosial memberikan data saja," ungkapnya.

Di Kota Tepian, ada sebanyak 140 ribu kepala keluarga yang menerima bantuan tersebut. Jumlah itu, berdasarkan data dari pemerintah pusat. Tapi, setelah diverifikasi, jumlah masyarakat yang memungkinkan dapat yaitu 9 ribu kepala keluarga. "Nah 9000 KK itu, kemudian untuk memenuhi 12.000 KK maka ditambah dengan data DTKS yang ada dipusat pada 2016. Itulah yang dilakukan Verifikasi terus," tutup pria yang juga mantan aktivis PII ini. (mic/boy)

Sumber: