Pembangunan IKN Konsen di Konservasi, Wamen ATR/BPN: Masyarakat Tidak Ada yang Dirugikan

Samarinda, nomorsatukaltim - Wakil Menteri (Wamen) Agraria Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra menyerap masukan dari masyarakat Kalimantan Timur, kemarin. Ini berkaitan dengan rencana pembangunan IKN.
Kehadiran wamen juga sekaligus menyusun materi teknis rencana tata ruang (RTR), kawasan strategis nasional (KSN) dan rencana detail tata ruang (RDTR) untuk kawasan calon ibu kota negara (IKN).

"Menampung masukan. Harapan-harapannya. Terus hal-hal yang perlu jadi perhatian pemerintah, terkait rencana pembangunan (IKN) di wilayah ini (Kaltim, Red.)," katanya saat ditemui di Hotel Mercure Samarinda, Jalan Mulawarman, Kamis (13/8).

Konsultasi publik untuk penyusunan materi teknis itu, menjadi modal awal. Oleh karenanya, masukan masyarakat berkaitan dengan kondisi fisik, geografi dan kondisi sosial daerah IKN dan Kaltim pada umumnya, menjadi sangat penting.

Tentang RTR KSN dan RDTR itu, akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Tapi, belum jelas kapan rampungnya Perpres itu. Bisa 2021. Atau bahkan 2022. Masih menunggu pandemi COVID-19 reda.
"Masih belum tahu. Kita harus hati-hati. Tidak sembarangan, karena ada COVID-19. Dan lebih banyak bahan (masukan) lebih baik," kata pria yang pernah bekerja sebagai pegiat hukum di LBH Jakarta itu.

Penyusunan RTR KSN dan RDTR untuk IKN ini, perlu sinkronisasi dengan tata ruang di daerah berkaitan dengan IKN. Seperti di Balikpapan. Memang, Balikpapan, saat ini tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang RDTR kota. Itu juga dalam rangka menyambut pemidahan IKN.

Secara umum, rencana tata ruang wilayah Kalimantan akan disinkronkan. Termasuk Kaltim. "Pasti ada (sinkronisasi). Karena satu concern dalam pembangunan IKN ini, soal konservasi. Itu nomor satu. Bahkan satu pulau kita sinkronkan nanti," kata Surya.

Tentang perencanaan pembangunan IKN baru, terus berjalan. Hanya saja, eksekusi pembangunan yang diragukan. Pun berkaitan dengan itu, perlu persetujuan beberapa instansi/kementerian.
"Enggak mungkin dekat-dekat ini. Karena pandemi. Makanya kita siapkan planning. Planning harus tetap berjalan. Soal itu (pembangunan), tidak bisa dari ATR saja yang berkomentar," katanya.

Surya memastikan, tak akan ada yang dirugikan. Termasuk masyarakat yang telah lama bermukim di daerah kawasan IKN. Apalagi soal adanya ancaman penggusuran.
"Tidak ada yang begitu. Salah satu alasan (Kaltim) dipilih karena hal-hal begitu tidak ada. Sudah dipertimbangkan. Yang jelas kita butuh masukan dulu. Kita melihat peluang dan tantangannya apa. Ini mimpi besar. Kan Kalimantan ini bisa menjadi pusat pembangunan yang baru. Ini penting untuk Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR /BPN Provinsi Kalimantan Timur Andi Asnaedi meminta agar konsep yang sudah direncanakan dapat terealisasi. “Banyak perencaan yang kita alami, tapi enggak bisa kita landing atau terlaksana,” katanya.

Sebab, konsep yang telah dibentuk itu, komponen daerah yang melaksanakan. Sehingga, dibutuhkannya data yang real dan nyata. "Perpindahan IKN merupakan hal yang besar. Sehingga konsultasi publik bukan saja menunaikan kewajiban. Tapi bisa menghasilkan sesuatu yang nyata dan bisa di realisasikan," lugasnya. (mic/sah/dah)

Sumber: