Bahas Pengembangan Infrastruktur dan Pariwisata

Bupati Berau Muharram menerima kunjungan kerja gabungan komisi DPRD Kalimantan Utara, Jumat (7/8) lalu.

Tanjung Redeb, Disway – DPRD Kaltara melaksanakan kunjungan kerja ke Bumi Batiwakkal, Jumat (7/8) lalu. Tujuannya, membahas pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas akses pariwisata antar dua daerah.

Serta program dalam menyelesiakan bantas antarkampung hingga kecamatan.

Rombongan DPRD Provinsi Kalimantan Utara disambut langsung Bupati Berau, Muharram didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Berau Mansyah Kelana beserta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di ruang kerja bupati Berau.

Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Agung Wahyudianto menyampaikan, tujuan wakil rakyat Kaltara untuk berkoordinasi pengembangan infrastruktur dan kepariwisataan. Pariwisata Berau, akunya, sudah terkenal hingga mancanegara. Seperti Kepulauan Derawan dan Maratua.

Menurutnya, jika destinasi wisata di Berau terkonektivitas dengan Kaltara, akan menjadi potensi yang sangat luar biasa.”Jadi infrastruktur kita tingkatkan, mana yang menjadi tanggungjawab Kaltara dan Berau.

Khususnya jalur pantai dari Tanah Kuning ke Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan,” jelasnya.

Untuk wilayah Kaltara, dikatakan Agung, sudah mulai digarap dengan merintis akses jalan di wilayah Tanah Kuning. Terlebih, kawasan itu juga dikembangkan kawasan industri. Dia meyakini, akan memberikan dampak positif bagi kedua daerah.

“Jadi tidak hanya mengkoneksikan destinasi wisata, namun kehadiran kawasan industri akan memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian,” jelasnya.

Sementara Bupati Berau, Muharram menyambut baik rencana pembangunan jalan desa tanah kuning dan mangkupadi, Kecamatan Palas Timur menuju Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan.

Untuk memperpendek akses penghubung, sekaligus sebagai pintu gerbang wisata bahari Berau. Meski, diakui Muharram, akses jalan belum masuk dalam skala prioritas.

“Rencana ini perlu dilakukan pertemuan lebih lanjut dan direncanakan bersama, sehingga semangatnya harus sama,” ungkapnya.

Terlebih kondisi pandemik COVID-19 membuat alokasi anggaran terbatasnya. Bahkan, program yang telah masuk dalam skala prioritas terpaksa ditunda.

Namun, rencana itu harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti kedepannya.

Selain masalah infrastruktur dalam pertemuan DPRD Kaltara, juga sharing informasi dalam penuntasan batas antar kampung yang dilakukan Pemkab Berau.

Muharram memaparkan langkah langkah dalam mempercepat penyelesaian batas wilayah antarkampung hingga kecamatan yang sudah dituangkan dalam peraturan bupati. (humas)

Sumber: