Serapan Rp 112 Miliar

PLT Kepala BPKAD Kaltara Denny Harianto

Tanjung Selor, Disway - Serapan anggaran penanganan COVID-19 di Kaltara mencapai Rp 112 miliar lebih.

Tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Di antaranya, Dinas Kesehatan, BPBD Kaltara,
Disnakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Diskoperindag dan Dinas Perhubungan.

“Untuk penanganan bidang kesehatan dan penanganan dampak ekonomi," ungkap Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara, Denny Harianto Jumat (24/7).

Dikatakan, dari seluruh anggaran yang terserap, paling banyak tersedot untuk penanganan kesehatan. Mencapai Rp 52 miliar. Sementara penanganan dampak ekonomi Rp 45 miliar dan penyediaan jaring pengaman sosial Rp 15 miliar.

Untuk penanganan kesehatan, dana COVID-19 hasil dari refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 tersebut, dipergunakan bantuan operasional kesehatan, pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak. Serta pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Provinsi Kaltara.

“Kalau untuk penanganan dampak ekonomi lebih kepada pembinaan kelompok warga yang terdampak COVID-19.

Sesuai dengan bidang yang ditekuni. Agar tetap mampu bertahan di tengah situasi ekonomi yang kurang baik saat ini,” jelasnya.

Kendati serapan anggaran penangan COVID-19 sudah cukup besar, belum ada rencana penambahan anggaran.

Sebab kata dia, Pemerintah Provinsi Kaltara akan melihat kondisi atau mengidentifikasi setiap bulan. Lalu evaluasi per triwulan dan sekarang sudah masuk semester 1 tahun 2020.

Dari hasil evaluasi sementara, sampai saat ini tren penyebaran Virus Corona di Kaltara terus mengalami penurunan. Selain itu, proses pembayarannya sharing dengan daerah. Artinya, provinsi dan kabupaten/kota akan fokus pada kewenangan masing-masing.

“Kalau di kami artinya secara penganggaran pemprov sangat siap. Tapi kalau untuk menambahkan, sampai saat ini tidak. Karena yang ada ini yang harus dimaksimalkan serapannya,” ucapnya.

“Harus ada perencanaan jelas baru bisa ada lagi penganggaran. Ngapain kita harus menganggarkan tapi tidak perencanaan," pungkasnya. (*/ZUH)

Sumber: