Paling Siap Gelar Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat kunjungan kerja ke Provinsi Kaltara Jumat (17/7).

Tarakan,Disway - Provinsi Kaltara dinilai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian paling siap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada).

Alasannya, dukungan anggaran telah diberikan ke penyelenggara 100 persen. Baik APBD Kaltara maupun APBD kabupaten. Disebut rata-rata telah berwarna 'hijau'.

Itu diungkapkan Tito saat melakukan Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan pengarahan ke Gugus Tugas COVID-19 di Kaltara, Jumat (17/7).

Bahkan di Kaltara Tito mengaku enjoy, sebab tahapan pilkada dan kegiatan lainnya semua dilakukan dengan standar protokol kesehatan ketat.

Tito juga menyebut Kaltara merupakan kawasan yang rendah rawan konfliknya. "Insya Allah Kaltara aman. Sudah ada Polda, sudah ada Korem punya aparat keamanan yang besar, beda dengan sebelumnya," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, untuk keamanan masih ada transfer dukungan pendanaan yang belum 100 persen. Termasuk dari APBD Kaltara.

"Namun, dipastikan transfer dukungan pendanaan untuk keamanan akan segera ditransfer sampai 100 persen," ujar Irianto.

Pesan terpenting lainnya dari Mendagri, menurut gubernur adalah seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat Kaltara harus mampu mereduksi potensi timbulnya konflik horizontal dan vertikal pada Pilkada 9 Desember nanti.

"Pak Tito juga menekankan agar aparat keamanan, TNI dan Polri untuk bekerja maksimal mendukung upaya meminimalisasi potensi konflik," kata Gubernur dikutip dari antara.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan hingga saat ini anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 173 daerah sudah cair 100 persen.

"Sampai dengan Jumat (17/7) sore sudah 173 daerah yang pencairan anggarannya mencapai 100 persen," kata Arief di Bandung, Sabtu (18/7).

Pada Pilkada serentak 2020, kata dia, ada sebanyak 270 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan kontestasi politik tersebut. Alhasil, saat ini masih ada sebanyak 97 daerah yang pencairan anggarannya dari daerah belum mencapai 100 persen. "Mudah-mudahan daerah yang anggarannya belum cair 100 persen bisa segera terealisasikan," ujar Arief.

Arief mengatakan KPU sudah mengusulkan untuk memenuhi anggaran di daerah tersebut dari APBN.

"Tapi kalau pemerintah kabupaten bisa memenuhi dengan APBD, maka tidak diperlukan anggaran APBN. Jadi ini nanti yang masih akan kami cek, apakah seluruh kebutuhan sudah bisa dipenuhi oleh APBD," katanya.

Selain itu, ia juga meminta kepada setiap KPU di daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020, agar terus menjaga komunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat.

Dengan demikian, apabila ada kebutuhan peralatan yang terkait dengan alat pelindung diri, maka bisa dikoordinasikan dengan gugus tugas atau dinas kesehatan.

Protokol Kesehatan

Mendagri Tito Karnavian menyarankan agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Ia meminta semua pihak, termasuk kontestan dan tim sukses mesti mematuhi protokol kesehatan selama mengikuti tahapan Pilkada 2020.

"Protokol kesehatan diikuti. Kalau ada yang kontestan ada tidak bisa mengatur pendukung tim suksesnya sampai terjadi iring-iringan masa, konvoi, ya jangan dipilihlah," ujarnya.

Menurut Tito bagaimana para kepala daerah tersebut dapat mengatur masyarakat yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang jika pada tahapan pilkada tidak bisa mengatur para pendukungnya. Yang mungkin jumlahnya hanya 200 sampai 300 orang saja.

Dengan dilaksanakannya Pilkada di masa pandemi COVID-19, kata dia, konsekuensi pelaksanaan pesta demokrasi di 270 daerah itu tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

Semua tahapan telah diatur melalui Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah. Setelah melalui konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Kemudian sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti, termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, dibatasi jumlahnya. Kalau saya tidak salah 50 orang ya dalam rapat pertemuan terbatas," ucapnya.

Oleh karena itu, Mendagri berharap pilkada lebih mengarah pada ajang menggaungkan topik dan isu penanganan COVID-19 beserta dampak sosial ekonominya. "Nah ini semua diatur agar pilkada tidak menjadi media penularan, maka tolong diangkat topiknya nanti adalah peran kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya," tutur Mendagri.

Kalau topik tersebut menurut dia bisa diangkat, maka akan memberikan dampak mobilisasi gerakan besar oleh para penyelenggara, kontestan, pengamanan dari TNI-Polri mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk mencegah penularan. (*)

Sumber: