Bankaltimtara

Pemerintah Pusat Respons Usulan Pemkab PPU, Gedung RSUD RAPB 4 Lantai Jadi Prioritas Pembangunan

Pemerintah Pusat Respons Usulan Pemkab PPU, Gedung RSUD RAPB 4 Lantai Jadi Prioritas Pembangunan

RSUD RAPB Kabupaten PPU.-Awal/Nomorsatukaltim-

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan respons positif atas rangkaian usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU).

Upaya progresif ini merupakan hasil dari pertemuan antara Bupati PPU, Mudyat Noor dengan Menteri PU belum lama ini.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten PPU, Muhajir menyebut usulan pembangunan yang dibawa daerah sebelumnya telah disarikan secara komprehensif ke dalam 4 pilar direktorat jenderal, yakni Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, serta Prasarana Strategis.

Dari berbagai prioritas yang diajukan, akhirnya Ditjen Prasarana Strategis langsung menurunkan instruksi ke tingkat satuan kerja (Satker).

BACA JUGA: Layanan CT Scan RSUD RAPB Masih Terbatas, Ini Permintaan DPRD PPU Sebelum Akhir Tahun

"Ada 3 usulan yang direspons, yaitu pembangunan gedung RSUD 4 lantai, Rumah Adat, dan Pasar Waru," kata Muhajir, Rabu, 4 November 2026.

Di antara ketiga proyek prioritas tersebut, usulan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) 4 lantai menjadi yang paling siap secara teknis maupun administratif.

Kesiapan dokumen penunjang yang matang menjadi kunci utama mengapa sektor kesehatan ini menjadi tumpuan terdepan.

"Dari tiga itu, yang kita bawa paling lengkap dokumennya adalah rumah sakit. Syarat dari pusat memang sangat banyak, tetapi karena rumah sakit sudah dipersiapkan jauh hari, kita sudah memiliki DED (Detail Engineering Design), AMDAL, dan dokumen pendukung lainnya," tegasnya.

BACA JUGA: Layanan CT Scan RSUD RAPB PPU Belum Bisa Mengcover Pasien BPJS Kesehatan

Saat ini, jajaran Pemkab PPU bersama Satker Perencanaan Strategis tengah menggenjot proses pengunggahan seluruh berkas persyaratan ke dalam sistem perencanaan resmi Kementerian PU.

Kendati realisasi anggaran diprediksi baru terserap setelah tahun anggaran 2027 akibat penutupan siklus anggaran berjalan, seluruh tahapan teknis dipastikan terus berproses tanpa hambatan berarti.

"Mereka akan menindaklanjuti karena mekanisme berawal dari usulan, melengkapi dokumen, baru masuk ke sistem untuk dibahas mana yang menjadi prioritas. Nanti usulan ini juga akan dikoneksikan dengan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Kesehatan. Namun secara pelaksanaan pekerjaan tetap berada di Kementerian PU melalui Dirjen Prasarana Strategis," pungkas Muhajir.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: